Aksi demonstrasi di kawasan Malioboro, Yogyakarta, berakhir dengan kericuhan pada Rabu (28/10) malam. Massa yang turun ke jalan terlibat dalam insiden pelemparan batu serta penyulutan petasan dan kembang api yang mengganggu ketertiban umum di salah satu ikon wisata utama Indonesia tersebut.
Polda DIY mengidentifikasi adanya dua gelombang massa yang berbeda. Kelompok pertama melakukan aksi secara tertib pada sore hari di Titik Nol Kilometer, sementara kelompok kedua yang muncul saat malam hari memicu ketegangan hingga situasi di lapangan tidak terkendali.
Dalam upaya meredam situasi, pihak kepolisian mengamankan satu orang yang kedapatan membawa senjata tajam di lokasi kejadian. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan pendataan serta identifikasi terhadap sejumlah individu lainnya yang ditengarai terlibat dalam kerusuhan tersebut untuk proses hukum lebih lanjut.
Di Jakarta, sorotan publik tertuju pada kasus hukum yang menjerat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) periode 2024–2026, Silmy Karim. Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Achmad Husin Madya, membeberkan fakta mengejutkan dalam surat dakwaan terkait praktik pemerasan sistematis.
Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap biro jasa serta perusahaan penjamin warga negara asing dengan total nilai mencapai Rp168,92 miliar. Praktik ini berlangsung selama lima tahun, tepatnya pada rentang waktu 2021 hingga 2026, dengan modus menghambat proses administrasi keimigrasian bagi pemohon.
Lebih jauh, dakwaan tersebut mengungkap adanya aliran dana tidak resmi yang disebut sebagai 'uang loket'. Dana yang dikumpulkan dari pemohon layanan keimigrasian ini diduga mengalir ke pihak atasan, termasuk sosok yang disebut sebagai Menteri 'RAMA' dengan jatah rutin sebesar Rp40 juta setiap minggu.
Kasus ini menjadi preseden buruk bagi reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik. Dugaan keterlibatan oknum menteri dalam praktik pungutan liar menunjukkan betapa kronisnya masalah integritas yang masih menghantui instansi pemerintah, terutama di lembaga yang bersentuhan langsung dengan arus keluar-masuk warga negara asing.
Di sisi lain, Polri menunjukkan ketegasan dalam menangani kejahatan lingkungan. Bareskrim Polri hingga Oktober 2026 telah menetapkan 245 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia.
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui metode Scientific Crime Investigation. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab, baik individu maupun korporasi, mendapatkan sanksi setimpal atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Penggunaan metode ilmiah dalam penyidikan karhutla merupakan langkah maju agar pembuktian di pengadilan lebih kuat dan sulit dipatahkan. Polri ingin memastikan bahwa kelalaian yang berujung pada bencana ekologis tidak lagi dipandang sebagai musibah biasa, melainkan sebuah tindak pidana serius.
Ke depannya, masyarakat menantikan transparansi penuh dalam pengusutan kasus korupsi di Kemenimipas. Keterlibatan sosok 'RAMA' yang terungkap dalam dakwaan harus segera diusut tuntas oleh KPK untuk membersihkan nama institusi dari praktik transaksional yang merugikan negara.
Sementara itu, situasi di Yogyakarta menjadi peringatan bagi aparat keamanan untuk lebih sigap dalam mengawal aksi massa. Sinergi antara pengamanan preventif dan penegakan hukum yang humanis diperlukan agar kawasan publik tidak lagi menjadi arena bentrokan yang merugikan warga sekitar maupun industri pariwisata.