Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, secara tegas menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh relawan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam rangkaian panjang kasus korupsi proyek Payment Gateway yang menjeratnya sejak 2015 silam.
Denny menegaskan posisinya dengan menyatakan bahwa perjuangan melawan kedzaliman tidak mengenal kata mundur. Baginya, proses hukum ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan kepala tegak, meskipun dirinya harus berhadapan dengan kelompok relawan yang berafiliasi dengan kekuasaan saat ini.
Untuk membentengi dirinya dari serangan hukum tersebut, Denny telah membentuk tim kuasa hukum yang ia beri nama Insight atau Indrayana's Fight. Tim ini tidak main-main, karena berisikan deretan nama besar yang memiliki rekam jejak kuat dalam pemberantasan korupsi di tanah air.
Jajaran anggota tim tersebut antara lain mantan Ketua KPK Abraham Samad, serta mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Busyro Muqoddas. Selain itu, terdapat pula nama-nama aktivis dan ahli hukum ternama seperti Adnan Topan Husodo, Asfinawati, Bivitri Susanti, Emerson Yuntho, Feri Amsari, Gufroni, Lakso Anindito, Muhammad Isnur, Usman Hamid, Zaenur Rohman, hingga Zainal Arifin Mochtar.
Kasus Payment Gateway ini bermula dari tuduhan korupsi terkait proyek layanan daring pembuatan paspor di Kementerian Hukum dan HAM. Denny ditetapkan sebagai tersangka pada Maret 2015 setelah dilaporkan oleh Andi Syamsul Bahri ke Bareskrim Polri. Namun, selama hampir satu dekade, kasus ini terus menggantung tanpa kepastian yang jelas hingga munculnya gugatan praperadilan terbaru dari pihak relawan.
Di sisi lain, kuasa hukum Denny, Heru Widodo, sejak awal membantah adanya kerugian negara dalam proyek tersebut. Menurutnya, biaya sebesar Rp5.000 yang dibebankan kepada pemohon paspor merupakan transaksi resmi yang memiliki landasan hukum kuat, bukan bentuk pungutan liar atau tindakan koruptif.
Munculnya gugatan dari Relawan Prabowo-Gibran, Garuda 08 bersama Tim Hukum Merah Putih, menandakan adanya eskalasi politik di balik urusan hukum ini. Publik melihat bahwa kasus yang sudah lama 'tidur' ini tiba-tiba diungkit kembali, memunculkan spekulasi mengenai motif di balik upaya hukum tersebut.
Bagi masyarakat Indonesia, fenomena ini mencerminkan betapa rentannya kasus hukum masa lalu dijadikan instrumen tekanan politik di masa kini. Penggunaan praperadilan untuk menguji validitas penyidikan yang sudah lama mandek menunjukkan adanya celah dalam sistem peradilan kita yang sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu.
Abraham Samad dan rekan-rekan di tim Insight dipastikan akan fokus pada argumen bahwa penyidikan kasus ini tidak memiliki dasar yang cukup kuat untuk dilanjutkan. Mereka akan menyoroti apakah ada unsur politisasi dalam upaya menghidupkan kembali perkara yang sudah bertahun-tahun tidak ada progresnya.
Denny sendiri optimistis bahwa tim hukumnya mampu membedah kelemahan dalam gugatan tersebut. Dengan dukungan para pakar hukum yang selama ini vokal mengkritisi ketimpangan dalam penegakan hukum, ia yakin dapat membuktikan bahwa posisinya dalam kasus Payment Gateway tidak melanggar aturan.
Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada putusan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika praperadilan ini dikabulkan, maka status tersangka Denny berpotensi gugur secara permanen. Sebaliknya, jika ditolak, maka proses penyidikan kemungkinan besar akan kembali bergulir dengan intensitas yang lebih tinggi.
Ke depannya, kasus ini akan menjadi preseden penting bagi penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait batas waktu penyidikan perkara korupsi yang tidak kunjung tuntas. Publik akan terus memantau apakah hukum benar-benar bekerja secara adil atau hanya sekadar alat untuk membungkam lawan politik.