Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk tetap memantau keterlibatan dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Jalur Gaza, meski mendapat desakan mundur dari Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam dewan bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut semata-mata dilakukan untuk memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas utama dalam agenda rekonstruksi wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya diplomasi Indonesia yang konsisten dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina di berbagai forum internasional. Yvonne menekankan bahwa pendekatan yang diambil Jakarta dalam BoP selaras dengan dedikasi konstitusional Indonesia untuk mendukung kemerdekaan penuh bagi Palestina. Meski demikian, pemerintah saat ini memilih untuk menangguhkan pembahasan lebih lanjut mengenai peran aktif dalam dewan tersebut, termasuk rencana pengiriman 8.000 personel TNI sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
Ketegangan diplomatik ini bermula ketika Francesca Albanese secara terbuka meminta Indonesia untuk meninjau kembali keikutsertaannya dalam BoP. Menurut Albanese, badan yang diinisiasi oleh AS dan Israel tersebut dianggap tidak merepresentasikan suara rakyat Palestina secara sah. Ia menilai keberadaan BoP berpotensi menormalisasi mekanisme yang tidak lazim dalam penyelesaian konflik, mengingat Israel, sebagai pihak yang berkonflik, justru terlibat dalam penentuan masa depan Gaza tanpa keterlibatan representasi Palestina yang memadai.
Bagi Indonesia, situasi ini menghadirkan dilema diplomatik yang cukup berat. Di satu sisi, Jakarta ingin memberikan kontribusi nyata di lapangan melalui pengerahan pasukan stabilisasi, namun di sisi lain, legitimasi badan internasional yang menaunginya kini dipertanyakan oleh otoritas hak asasi manusia PBB. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengisyaratkan kesiapan untuk menarik diri dari keanggotaan BoP jika badan tersebut terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina.
Pengamat hubungan internasional menilai bahwa sikap Indonesia yang masih menangguhkan keputusan ini adalah langkah antisipatif yang cukup bijak. Dinamika di Timur Tengah yang semakin tidak menentu—terutama pasca-perang antara aliansi AS-Israel melawan Iran—membuat rencana pengiriman pasukan TNI yang semula direncanakan pada Februari lalu menjadi sangat berisiko. Indonesia tidak ingin terjebak dalam skema perdamaian yang justru mencederai posisi politik luar negerinya yang bebas aktif.
Kritik tajam dari Albanese juga menyoroti alternatif lain bagi Indonesia. Ia menyarankan agar Jakarta lebih fokus pada jalur hukum internasional dengan bergabung bersama negara-negara seperti Afrika Selatan dan Malaysia di Den Haag. Langkah ini dipandang sebagai jalan yang lebih legal dan memiliki dasar hukum internasional yang kuat untuk menuntut pertanggungjawaban atas kondisi kemanusiaan di Gaza, alih-alih terlibat dalam mekanisme yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik.
Secara domestik, isu ini mencerminkan betapa besarnya perhatian publik Indonesia terhadap nasib Palestina. Dukungan terhadap Palestina bukan sekadar kebijakan luar negeri, melainkan narasi nasional yang mengakar kuat dalam ideologi bangsa. Oleh karena itu, setiap langkah pemerintah di panggung global selalu mendapat sorotan tajam dari masyarakat yang menuntut keberpihakan total terhadap kemerdekaan Palestina.
Ke depan, Indonesia tampaknya akan terus memantau apakah BoP mampu menunjukkan netralitas dan efektivitas dalam mengawal rekonstruksi Gaza. Jika badan tersebut tetap dianggap bias dan tidak memberikan ruang bagi suara Palestina, besar kemungkinan Jakarta akan mengambil langkah mundur secara resmi. Keputusan ini akan menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia di tengah tarik-menarik kepentingan kekuatan besar di Timur Tengah.
Posisi politik luar negeri Indonesia dipastikan tidak akan bergeser dari mandat konstitusi. Dukungan terhadap solusi dua negara (two-state solution) tetap menjadi kompas utama dalam setiap perundingan. Indonesia menyadari bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya bisa dicapai jika hak-hak rakyat Palestina diakui sepenuhnya oleh komunitas internasional, tanpa adanya dominasi dari pihak yang justru menjadi bagian dari akar permasalahan.
Dalam jangka pendek, pemerintah akan terus melakukan evaluasi mendalam terhadap dinamika BoP. Penundaan pengiriman pasukan TNI merupakan bukti nyata bahwa Indonesia tidak ingin gegabah dalam menempatkan prajuritnya di medan yang masih sangat dinamis. Stabilitas kawasan dan keselamatan personel menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar, seiring dengan upaya Indonesia untuk tetap menjadi mediator yang kredibel di mata dunia.