Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Palestina, Francesca Albanese, melayangkan peringatan keras kepada pemerintah Indonesia terkait keterlibatannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Albanese menilai partisipasi Indonesia dalam badan yang digagas Amerika Serikat tersebut berisiko melegitimasi mekanisme yang justru tidak berpihak pada nasib rakyat Palestina.
Dalam sebuah wawancara dengan Reuters, Albanese menekankan bahwa BoP secara fundamental cacat karena tidak menyertakan perwakilan Palestina dalam struktur pengambil keputusannya. Ia khawatir langkah diplomasi Indonesia ini, meski berniat baik, justru menjadi bumerang yang menormalisasi keterlibatan Israel dalam menentukan masa depan wilayah Gaza. Secara hukum internasional, Albanese menegaskan bahwa Israel tidak memiliki legitimasi untuk mengatur tata kelola Palestina.
Dewan Perdamaian sendiri merupakan inisiatif yang dicetuskan oleh mantan Presiden AS Donald Trump dan diresmikan pada awal tahun ini. Indonesia sempat menyatakan komitmennya untuk berkontribusi dengan rencana pengerahan 8.000 personel ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Namun, rencana pengiriman pasukan tersebut tertunda akibat eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang mengubah peta geopolitik di Timur Tengah secara drastis.
Di sisi lain, pihak pengelola BoP menepis tudingan bahwa Palestina dikesampingkan. Mereka mengklaim bahwa administrasi sipil di Gaza saat ini dipimpin oleh Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang berisikan para profesional lokal serta mantan pejabat Otoritas Palestina. Meski demikian, narasi tersebut belum mampu meredam kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia.
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl A, menyatakan bahwa diskusi terkait operasional BoP hingga saat ini masih ditangguhkan. Pemerintah berdalih bahwa partisipasi Indonesia merupakan upaya strategis untuk membuka jalur perantara, sekaligus memastikan adanya pengawasan yang netral di lapangan.
Namun, keterlibatan ini memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Sejumlah organisasi Islam dan aktivis kemanusiaan menilai bergabungnya Indonesia dalam badan yang turut dipengaruhi Israel adalah langkah yang keliru. Kritikus berpendapat bahwa duduk dalam satu meja dengan Israel justru mencederai sikap konsisten Indonesia yang selama ini lantang mengutuk agresi di tanah Palestina.
Albanese menyarankan agar Indonesia lebih memilih jalur diplomasi hukum yang lebih kuat, seperti berkolaborasi dengan Afrika Selatan dan Malaysia di Den Haag. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menekan Israel melalui mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibandingkan harus terlibat dalam badan yang aturannya ditentukan oleh pihak yang justru menjadi agresor.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan sinyal tegas bahwa Indonesia tidak akan ragu untuk menarik diri dari BoP apabila badan tersebut terbukti tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat Palestina. Komitmen ini menjadi pertaruhan kredibilitas politik luar negeri Indonesia di mata dunia internasional, terutama di kalangan negara-negara berkembang yang menaruh harapan besar pada posisi Indonesia.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah. Apakah Indonesia akan melanjutkan komitmennya pada BoP dengan segala risiko diplomatiknya, atau justru berbalik arah mengikuti saran pakar PBB untuk menempuh jalur hukum yang lebih konfrontatif terhadap Israel? Pilihan ini tidak hanya soal teknis pengerahan pasukan, tetapi menyangkut integritas moral Indonesia dalam mendukung kedaulatan Palestina.
Ke depan, dinamika ini diprediksi akan terus menjadi sorotan publik. Keputusan final pemerintah akan menjadi indikator utama bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara realisme politik global dan komitmen konstitusional untuk menghapus penjajahan di atas dunia. Publik pun menanti langkah konkret yang tidak sekadar retorika, melainkan tindakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga Gaza yang hingga kini masih terhimpit dalam krisis kemanusiaan yang berkepanjangan.