Pemerintah Inggris resmi meluncurkan paket kebijakan anggaran perdana di bawah kepemimpinan Kanselir John Healey, yang berfokus pada pemberian napas bagi rumah tangga di tengah badai ekonomi global. Kebijakan utama yang menjadi sorotan adalah penyaluran bantuan langsung sebesar £100 untuk meringankan beban tagihan energi bagi jutaan rumah tangga di Inggris yang masuk dalam kategori pajak dewan (council tax) band A hingga D. Dana untuk subsidi ini diperoleh melalui langkah berani pemerintah yakni menaikkan pajak atas keuntungan perbankan besar dari 3% menjadi 6% mulai Januari mendatang hingga April 2028.
Healey mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil sebagai langkah perlindungan bagi keluarga yang tertekan oleh kenaikan harga energi akibat ketidakpastian geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah. Selain bantuan energi, pemerintah juga melakukan restrukturisasi biaya gas dengan menghapus biaya tetap (standing charges) pada 2027 mendatang. Kebijakan ini akan mengalihkan beban biaya tersebut ke dalam harga per unit penggunaan, yang secara teoritis akan memberikan keadilan lebih besar bagi konsumen dengan konsumsi rendah, meski bagi pengguna gas skala besar, hal ini justru akan meningkatkan tagihan bulanan.
Di sektor bisnis, pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha ritel di jalanan utama (high street) dengan menaikkan ambang batas pembayaran pajak bisnis dari £12.000 menjadi £18.000. Namun, insentif ini tidak berlaku bagi bisnis seperti vape shop dan pusat permainan judi. Meski demikian, Healey mengakui bahwa ruang gerak fiskal pemerintah sangat terbatas. Beban keuangan publik Inggris saat ini cukup berat dengan proyeksi pembayaran bunga utang yang membengkak hingga £14 miliar tahun ini, membatasi kemampuan pemerintah untuk memberikan stimulus yang lebih masif.
Kritik tajam datang dari pihak oposisi. Pemimpin Partai Konservatif, Kemi Badenoch, menyebut rencana Healey kurang berani dan justru memperburuk kondisi negara yang menurutnya sudah kelebihan beban utang dan pajak. Badenoch menyoroti kegagalan pemerintah dalam menetapkan target belanja pertahanan yang lebih agresif, yang menurutnya dapat membahayakan keamanan nasional. Senada dengan itu, pengamat ekonomi dari Institute for Fiscal Studies, Helen Miller, menilai anggaran ini hanya berisi langkah-langkah teknis kecil yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Bagi masyarakat Indonesia, kebijakan fiskal Inggris ini memberikan pelajaran berharga mengenai tantangan menyeimbangkan subsidi energi di tengah ketergantungan pada pasar global. Pemerintah Inggris memilih untuk memindahkan beban pajak ke sektor perbankan untuk mendanai bantuan sosial, sebuah model redistribusi kekayaan yang kerap menjadi perdebatan di banyak negara. Di Indonesia, mekanisme subsidi energi seringkali menjadi isu sensitif, terutama terkait ketepatan sasaran. Jika Inggris memilih skema berdasarkan kategori pajak dewan, Indonesia masih terus berupaya memperbaiki sistem subsidi tepat sasaran melalui integrasi data kesejahteraan sosial.
Ketergantungan Inggris pada harga energi global yang fluktuatif juga menjadi cermin bagi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya energi sendiri, fluktuasi harga komoditas global tetap berdampak pada postur APBN. Langkah pemerintah Inggris untuk menghapus biaya tetap energi secara bertahap merupakan eksperimen kebijakan yang menarik untuk diamati. Jika berhasil, model ini bisa memberikan insentif bagi efisiensi konsumsi energi di tingkat rumah tangga, sebuah konsep yang perlahan mulai didorong di berbagai negara berkembang untuk mendukung transisi energi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi Inggris yang diturunkan oleh Office for Budget Responsibility (OBR) menjadi 1% untuk tahun depan menunjukkan betapa sulitnya keluar dari bayang-bayang dampak pandemi Covid-19. Kondisi ini menegaskan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi tidak berjalan linier dan memerlukan kebijakan fiskal yang sangat hati-hati. Pemerintah Inggris kini berada di persimpangan jalan antara mempertahankan layanan publik yang krusial dan menjaga stabilitas fiskal di tengah keterbatasan anggaran.
Secara politis, anggaran ini juga menandai langkah awal pemerintahan Partai Buruh dalam melakukan devolusi kekuasaan. Rencana untuk memberikan wewenang lebih besar kepada wali kota regional dalam mengelola pendapatan pajak bisnis dan pajak penghasilan dianggap sebagai salah satu reformasi struktural paling ambisius dalam satu generasi. Langkah ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi berbasis daerah, memberikan otonomi lebih luas bagi pemerintah lokal untuk membiayai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
Namun, tantangan terbesar tetap ada pada efektivitas implementasi. Dengan anggaran yang ketat dan tekanan dari berbagai pihak, pemerintah Inggris harus membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar tambal sulam. Fokus pada efisiensi belanja dan pencarian sumber pendapatan baru, seperti kenaikan pajak judi dan bank, menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya mencari jalan tengah di tengah tuntutan publik yang tinggi akan layanan yang lebih baik.
Ke depan, perhatian akan beralih pada tinjauan belanja tahun depan, di mana keputusan krusial mengenai pertahanan dan sistem kesejahteraan sosial akan diputuskan. Publik Inggris dan investor global akan memantau apakah pemerintah mampu memenuhi janji untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 3% dari pendapatan nasional pada 2030. Ketegangan politik mengenai arah kebijakan ekonomi ini dipastikan akan terus mewarnai dinamika parlemen Inggris dalam beberapa bulan ke depan, saat mereka berusaha menavigasi ekonomi keluar dari badai global.