Cornell University kini berada di titik nadir krisis kredibilitas setelah staf pengajar resmi memulai proses pemungutan suara mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan kampus. Langkah ini diambil sebagai respons atas lambatnya penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan mahasiswi di lingkungan asrama persaudaraan mahasiswa pada 2024.
Proses pemungutan suara yang dimulai sejak Kamis ini dijadwalkan berlangsung hingga 6 November mendatang. Meskipun secara hukum hasil pemungutan suara tersebut bersifat non-binding atau tidak mengikat, langkah ini merupakan sinyal politis yang sangat kuat bahwa Presiden Cornell, Michael Kotlikoff, telah kehilangan legitimasi di mata para akademisi.
Kasus yang memicu kemarahan publik ini bermula dari gugatan seorang mahasiswi, Jane Doe, yang mengaku dibius dan diperkosa oleh tujuh mahasiswa di sebuah rumah persaudaraan. Skandal ini membuka luka lama mengenai budaya fraternitas di universitas-universitas Amerika Serikat yang sering kali tertutup dan minim pengawasan ketat dari otoritas kampus.
Banyak pihak menuding pihak universitas sengaja meredam kasus tersebut demi menjaga reputasi institusi. Paul Ortiz, koordinator utama mosi tidak percaya ini, menegaskan bahwa kasus Jane Doe hanyalah puncak gunung es dari permasalahan sistemik yang lebih besar di lingkungan universitas tersebut.
Respons awal kampus yang hanya menutup asrama dan menskors para pelaku dinilai tidak memadai oleh komunitas mahasiswa dan alumni. Mereka menuntut transparansi lebih jauh dan akuntabilitas yang nyata dari jajaran petinggi universitas atas kegagalan dalam memberikan rasa aman bagi mahasiswi.
Tekanan terhadap Kotlikoff semakin memuncak ketika sekelompok dosen dari fakultas sains dan teknik secara terang-terangan meminta sang presiden untuk mengundurkan diri. Mereka menyoroti adanya kekosongan kepemimpinan yang nyata di saat komunitas kampus sangat membutuhkan arah kebijakan yang tegas dan keberpihakan kepada korban.
Di sisi lain, perdebatan internal kampus sempat memanas sebelum pemungutan suara resmi dimulai. Sebagian pihak sempat mengusulkan penundaan dengan alasan perlunya kesabaran, namun desakan untuk melakukan tindakan korektif segera lebih dominan, mengingat urgensi penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.
Krisis di Cornell ini menjadi cermin bagi institusi pendidikan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengenai pentingnya mekanisme perlindungan korban yang independen. Di Indonesia, isu kekerasan seksual di lingkungan kampus juga sempat menjadi perhatian besar, yang kemudian melahirkan regulasi seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.
Namun, tantangan di lapangan tetap serupa: bagaimana memastikan birokrasi kampus tidak cenderung melindungi nama baik institusi di atas hak-hak korban. Kasus Cornell memberikan pelajaran berharga bahwa integritas sebuah universitas diukur dari keberaniannya menghadapi masalah internal secara terbuka, bukan dengan menyembunyikannya.
Dalam sebuah pernyataan resmi, Kotlikoff sempat menyatakan penyesalan mendalam atas penderitaan yang dialami Jane Doe. Ia berjanji akan melakukan pembenahan, namun langkah tersebut tampaknya belum cukup untuk meredam kekecewaan para pengajar yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap gaya kepemimpinannya.
Upaya hukum terkait kasus ini juga terus bergulir. Salah satu pelaku bahkan mencoba melakukan manuver hukum dengan meminta Jaksa Agung New York, Letitia James, dicopot dari pengawasan kasus tersebut. Namun, pihak pengadilan menunjukkan sikap skeptis terhadap tuntutan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Ke depan, Cornell telah menunjuk Sally Yates untuk melakukan peninjauan independen terhadap respons universitas. Hasil peninjauan ini akan menjadi penentu apakah perubahan struktural yang diidamkan oleh para dosen dan mahasiswa dapat terwujud, atau apakah krisis kepemimpinan ini akan berujung pada pergantian pucuk pimpinan universitas secara permanen.