Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, melontarkan peringatan keras mengenai dinamika keamanan regional saat menghadiri pertemuan menteri pertahanan Asia Tenggara di Filipina, Kamis (29/10). Ia secara terbuka menyoroti masifnya modernisasi militer China yang dinilai sebagai akumulasi kekuatan konvensional terbesar sejak era pasca-Perang Dunia Kedua. Bagi Canberra, langkah Beijing ini bukan sekadar peningkatan kapasitas pertahanan internal, melainkan sebuah manuver yang menciptakan tekanan nyata bagi stabilitas di kawasan Asia Tenggara.
Ketegangan di Laut China Selatan menjadi titik sentral dari kekhawatiran tersebut. Marles menegaskan bahwa sikap agresif China, yang ditandai dengan pengerahan kapal penjaga pantai dan angkatan laut secara intensif, telah mengganggu tatanan internasional berbasis aturan. Meskipun Beijing terus mengklaim wilayah perairan tersebut, posisi Australia tetap berpegang pada hukum internasional yang menolak dasar hukum klaim sepihak China. Ketidaktransparanan Beijing dalam menjelaskan tujuan peningkatan militernya semakin memperkeruh kepercayaan antarnegara di kawasan.
Bagi Australia, situasi ini merupakan tantangan eksistensial. Sebagai negara dengan kekuatan menengah, Canberra sangat bergantung pada stabilitas tatanan global untuk menjaga keamanan nasionalnya. Marles menekankan pentingnya menjaga 'aturan lalu lintas' internasional agar setiap negara, terlepas dari ukuran militernya, tetap memiliki ruang untuk bertindak tanpa intimidasi. Uji coba rudal berkemampuan nuklir China di Pasifik Selatan pada Juli lalu menjadi bukti nyata bagi Australia mengenai meningkatnya ancaman yang dianggap mengganggu stabilitas regional.
Respons Australia tidak berhenti pada retorika diplomatik. Marles memperkuat aliansi melalui kelompok pertahanan informal yang disebut 'Squad', yang beranggotakan Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan Filipina. Forum ini menjadi wadah bagi keempat negara untuk menyelaraskan kebijakan pertahanan di tengah eskalasi militerisasi di pulau-pulau buatan. Kolaborasi ini mencerminkan pergeseran strategi di mana negara-negara sekutu harus lebih mengandalkan kedekatan geografis dan kemitraan strategis untuk menangkal tekanan eksternal.
Filipina, sebagai mitra terdekat Australia dalam isu ini, mencatat lonjakan kehadiran kapal asing di wilayah sengketa secara signifikan sejak September lalu. Kondisi ini memaksa Manila untuk meningkatkan koordinasi dengan sekutunya guna menjaga kedaulatan di Laut China Selatan. Marles berpendapat bahwa saat ini adalah momen krusial bagi negara-negara di kawasan untuk merapatkan barisan dengan tetangga dan sekutu demi menjamin keamanan bersama yang lebih tangguh.
Bagi Indonesia, dinamika ini membawa implikasi strategis yang sangat kompleks. Sebagai negara yang tidak terlibat langsung dalam sengketa klaim wilayah namun berada tepat di gerbang Laut Natuna Utara, Indonesia menghadapi tantangan untuk tetap menjaga netralitas sekaligus memastikan kedaulatan wilayahnya tidak tergerus. Peningkatan kekuatan militer di sekitar perairan Indonesia menuntut kesiapan diplomasi yang lebih proaktif, di mana peran ASEAN sebagai poros stabilitas diuji oleh tekanan dari kekuatan besar.
Industri pertahanan Indonesia pun perlu mencermati tren modernisasi militer di kawasan. Jika negara-negara tetangga seperti Filipina dan Australia mulai mempererat kerja sama pertahanan, Indonesia harus mampu memperkuat kapabilitas pertahanan mandiri atau setidaknya meningkatkan interoperabilitas sistem keamanan maritim. Ketergantungan pada tatanan internasional yang berbasis aturan bukan lagi sekadar narasi diplomatik, melainkan kebutuhan praktis untuk mencegah konflik terbuka di halaman belakang kita sendiri.
Secara ekonomi, stabilitas kawasan adalah prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Gangguan pada jalur perdagangan di Laut China Selatan, yang merupakan salah satu jalur logistik tersibuk di dunia, akan memberikan dampak langsung pada biaya logistik nasional. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk terus mendorong penyelesaian kode etik atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan menjadi sangat relevan di tengah eskalasi yang dipaparkan oleh pihak Australia.
Ke depan, tren militerisasi ini diperkirakan akan terus berlanjut. China kemungkinan akan terus memperkuat posisi tawar militernya untuk mengunci dominasi di perairan strategis tersebut. Di sisi lain, blok-blok pertahanan baru seperti 'Squad' kemungkinan besar akan semakin intensif melakukan latihan bersama dan pertukaran intelijen. Indonesia dituntut untuk memainkan peran 'penyeimbang' yang cerdas, memastikan bahwa persaingan kekuatan besar tidak mengubah Asia Tenggara menjadi arena konflik yang membahayakan kedaulatan bangsa.
Stabilitas kawasan di masa depan akan sangat bergantung pada bagaimana negara-negara ASEAN merespons tekanan ini secara kolektif. Jika perpecahan internal ASEAN terus berlanjut, posisi tawar kawasan di hadapan kekuatan besar akan semakin melemah. Menjaga solidaritas regional dan tetap berpegang pada prinsip hukum internasional adalah satu-satunya jalan untuk memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara tetap menjadi zona damai, bukan zona perang proksi bagi negara-negara adidaya.