Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan sepihak Norwegia yang membatalkan kesepakatan pengadaan rudal dengan Malaysia. Dalam pidatonya di acara 39th Asia-Pacific Roundtable di Kuala Lumpur, Anwar menyebut tindakan tersebut sebagai tren berbahaya yang mencerminkan standar ganda dalam penegakan hukum internasional serta pengikisan rasa hormat terhadap norma global.
Anwar mempertanyakan integritas negara-negara Barat yang menurutnya kerap mengabaikan hukum internasional, namun menuntut standar kepatuhan yang sangat ketat dari negara lain. Ia secara terbuka mempertanyakan apakah kekuatan Barat kini cenderung menerapkan prinsip 'satu aturan untuk saya, dan aturan lain untuk Anda'. Menurutnya, jika mitra di Barat terus memperlakukan negara-negara Global South dengan cara yang tidak adil, hal tersebut akan merusak prospek kemitraan yang setara di masa depan.
Ketegangan diplomatik ini bermula ketika Kementerian Luar Negeri Norwegia pada Mei lalu mengumumkan pembatalan lisensi ekspor teknologi pertahanan spesifik ke Malaysia. Keputusan ini secara efektif membatalkan pengiriman Naval Strike Missiles (NSM) hanya beberapa hari sebelum jadwal pengiriman yang telah disepakati dalam kontrak tahun 2018. Anwar menegaskan bahwa kontrak yang telah ditandatangani adalah kewajiban yang mengikat, bukan dokumen yang bisa diabaikan begitu saja.
Dalam sesi tanya jawab, Anwar mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Stoere, namun tidak mendapatkan alasan yang memadai selain dalih 'pertimbangan keamanan'. Anwar menanggapi skeptis alasan tersebut dengan retorika tajam, mempertanyakan apakah ada keraguan bahwa Malaysia akan menyalahgunakan teknologi pertahanan tersebut untuk pihak yang tidak bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Anwar juga mengklarifikasi terkait spekulasi keterlibatan Amerika Serikat dalam pembatalan tersebut. Meskipun pemerintah Malaysia sempat mencurigai adanya tekanan dari Washington, Anwar menegaskan bahwa AS tetap melanjutkan pasokan senjata ke Malaysia. Ia menekankan bahwa penyampaian fakta ini bukan berarti membela AS, melainkan untuk meluruskan asumsi keliru yang sempat berkembang di publik.
Sebagai upaya diplomasi, Anwar juga telah menghubungi para pemimpin Uni Eropa untuk meminta kejelasan posisi. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dilaporkan telah menegaskan kepada Anwar bahwa keputusan Norwegia tidak mencerminkan posisi resmi Uni Eropa. Meskipun Norwegia memiliki kedekatan dengan blok tersebut, negara itu secara teknis bukan anggota Uni Eropa, sehingga kebijakan pertahanannya dianggap sebagai keputusan mandiri yang kontroversial.