Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) telah resmi merumuskan sepuluh rekomendasi strategis. Langkah ini diambil sebagai agenda kolektif para wali kota guna menciptakan pembangunan perkotaan yang lebih tangguh, adaptif, serta berkelanjutan di masa depan.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menjelaskan bahwa sepuluh poin rekomendasi tersebut lahir melalui proses konsolidasi panjang dan diskusi mendalam dalam berbagai forum selama rangkaian Rakernas. Menurutnya, tantangan pemerintah kota saat ini telah melampaui aspek teknis administratif, sehingga memerlukan ruang dialog yang inklusif serta komitmen politik yang kuat agar aspirasi daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan nasional.
Dalam forum Dialog Kota Tangguh yang berlangsung di Medan, ditekankan bahwa pengalaman lapangan pemerintah kota sangat krusial dalam merumuskan kebijakan. Pemerintah pusat diharapkan mampu menyerap masukan dari daerah agar pembangunan yang dijalankan lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
Sepuluh rekomendasi utama tersebut mencakup penguatan kapasitas fiskal, reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, penataan kebijakan ASN dan PPPK, serta fleksibilitas belanja daerah. Selain itu, Rakernas juga menyoroti pentingnya tata kelola Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, percepatan konektivitas infrastruktur, serta transformasi digital dalam pelayanan publik.
Aspek lain yang menjadi fokus adalah ketahanan lingkungan, pembangunan ekonomi lokal yang inklusif, penataan ruang, dan penguatan advokasi hukum. APEKSI juga secara khusus menekankan pelibatan aktif generasi muda dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sebagai upaya menciptakan kota masa depan yang partisipatif.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa Rakernas APEKSI bukan sekadar seremoni. Forum ini dipandang sebagai ruang strategis bagi para kepala daerah untuk saling bertukar praktik baik (best practices) di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global. Sinergi antara APEKSI dan kementerian terkait diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret bagi persoalan daerah yang kompleks.