Berita

Hashim Djojohadikusumo Minta Kemensos Perketat Pengawasan Program Prioritas Pemerintah

Hashim Djojohadikusumo Minta Kemensos Perketat Pengawasan Program Prioritas Pemerintah

Ringkasan

  • Hashim Djojohadikusumo meminta Kemensos mengawasi ketat potensi penyimpangan pada program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, memberikan instruksi tegas kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Arahan ini disampaikan langsung kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam acara pelantikan pengurus Srikandi Jaga Desa di Jakarta.

Hashim menyoroti adanya laporan mengenai indikasi penyimpangan yang mulai muncul dalam eksekusi beberapa program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan niat baik dalam menyejahterakan rakyat tercederai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu fokus utama pengawasan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Selain itu, Hashim juga menyoroti program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam paparannya, Hashim menggunakan analogi keras mengenai potensi adanya pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program negara. Ia menegaskan bahwa setiap program yang memiliki tujuan mulia harus dijaga integritasnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang ia sebut sebagai pengganggu atau oknum yang berniat buruk.

Selain dua program tersebut, program Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian khusus bagi Hashim. Ia mengaku telah menerima informasi bahwa terdapat pihak-pihak yang mulai mencoba melakukan intervensi atau menggoda pengurus program tersebut, sehingga diperlukan langkah preventif dari pihak Kemensos agar program pendidikan ini tetap berjalan sesuai jalurnya.

Hashim berharap Kemensos dapat segera merespons peringatan ini dengan memperketat sistem pengawasan di lapangan. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara yang dialokasikan untuk program-program prioritas ini benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa ada potongan atau penyimpangan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Mengapa Ini Penting

Peringatan ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan sosial berskala besar guna mencegah kebocoran anggaran negara. Bagi sektor publik dan teknologi, ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan digital yang lebih ketat dan transparan untuk memitigasi risiko korupsi dalam penyaluran bantuan.

Sumber Asli
Antaranews
Tanggal
3 Juli 2026
Waktu Baca
2 menit