Amerika Serikat (AS) bersiap mengirimkan surat diplomatik yang nada tegasnya mencerminkan ketegangan teknologi yang semakin memuncak. Menurut draf internal yang dilihat Reuters, Departemen Negara AS akan memberitahu 35 negara penanda tangan "AI Opportunity Statement" bahwa keanggotaan dalam koalisi Pax Silica tidak bisa berjalan beriringan dengan partisipasi dalam inisiatif lawan yang dipimpin Beijing.
Surat itu berbunyi, "Menandatangani Deklarasi Pax Silica bukan sekadar berlangganan keanggotaan, melainkan sebuah komitmen." Frasa itu menandai pergeseran dari pendekatan kolaboratif menuju diplomasi blok yang kaku. Negara-negara diminta untuk "memilih dengan sengaja" dan diberitahu bahwa keanggotaan ganda dalam inisiatif yang visinya bertentangan tidak akan ditoleransi.
Latar belakangnya adalah peluncuran Pax Silica tahun lalu, kerangka kerja non-mengikat yang dipimpin AS untuk mengamankan rantai pasokan model AI, semikonduktor, dan mineral kritis. Sekitar dua lusin negara telah bergabung, termasuk sekutu dekat AS seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Namun kehadiran Kazakhstan — negara dengan cadangan mineral kritis besar yang juga bergabung dengan organisasi AI Cina — memicu kecemasan di Washington.
Pada Juli 2026, Presiden Xi Jinping meluncurkan "World Artificial Intelligence Cooperation Organization" (WAICO), menawarkan teknologi open-weight Cina sebagai alternatif terhadap model kepemilikan dari OpenAI dan Anthropic. Pertumbuhan eksponensial kemampuan AI, termasuk kemampuan peretasan otonom, memaksa penghitungan global atas kekuatan teknologi ini. Beijing bahkan mempertimbangkan pembatasan akses luar negeri ke model AI unggulannya, menyoroti agenda keamanan nasional yang ketat.
Kazakhstan menjadi uji coba nyata. Negara Asia Tengah itu dipuji AS pada Juni sebagai negara pertama di wilayahnya yang bergabung Pax Silica, membawa cadangan mineral kritis yang vital untuk teknologi canggih. Namun Kazakhstan juga menandatangani inisiatif Cina, menciptakan dilema diplomatik yang belum pernah terjadi. Pejabat AS yang tidak mau disebut namanya mengakui, "Kamu tidak bisa menari di dua pesta sekaligus."
Dampak bagi Indonesia signifikan. Sebagai negara dengan cadangan nikel dan kobalt terbesar dunia — mineral kritis untuk baterai dan chip AI — Indonesia berpotensi menjadi taruhan tarik-menarik serupa. Jakarta saat ini menjaga keseimbangan: bekerja sama dengan AS dalam kerangka IPEF dan Minerals Security Partnership, sambil memperkuat hubungan industri dengan perusahaan Cina seperti CATL dan GEM. Jika tekanan "pilih sisi" meluas ke sektor mineral, kebijakan downstreaming Indonesia akan diuji ketat.
Industri AI domestik juga merasakan getaran. Startup dan peneliti Indonesia yang memanfaatkan model open-source dari kedua blok — seperti Llama (Meta) atau Qwen (Alibaba) — mungkin dihadapkan pada pembatasan lisensi atau akses cloud di masa depan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BRIN perlu mempersiapkan skenario mitigasi, termasuk pengembangan model bahasa Indonesia berbasis data lokal untuk mengurangi ketergantungan.
Di sisi geopolitik, langkah AS mencerminkan kekhawatiran bahwa keunggulan teknologi mereka tergerus. Model open-weight Cina telah mengejar kinerja sistem proprietary AS dalam waktu singkat. Kemampuan peretasan otonom yang disebutkan sumber menambah urgensi keamanan siber, area di mana Indonesia masih rentan — terlihat dari insiden kebocoran data BPJS Kesehatan dan ransomware pada PDN.
Kutipan dari draf surat itu tegas: "Tidak mungkin bagi sebuah negara memposisikan diri sebagai mitra tepercaya dalam satu ekosistem teknologi, sambil bergabung dengan inisiatif yang dirancang China untuk memajukan visi AI yang bersaing." Logika ini mengabaikan realitas banyak negara Global South yang butuh akses ke teknologi dan dana dari kedua sisi untuk pembangunan.
China menanggapi dengan narasi "kolaborasi terbuka" dan menuding AS praktik proteksionisme berwajah diplomasi. Embahada China di Washington belum mengeluarkan komentar resmi soal draf surat, tapi media negara China seperti Global Times biasanya menframe Pax Silica sebagai "blok eksklusif" yang memecah belah standar AI global.
Langkah selanjutnya bergantung pada kapan surat dikirim dan apakah ada negara yang menentang. Kazakhstan belum mengumumkan keputusan. Jika Astana memilih Cina, AS kehilangan akses mineral strategis. Jika memilih AS, Kazakhstan berisiko kehilangan investasi infrastruktur China melalui Belt and Road. Dilema ini akan diulang di Jakarta, New Delhi, Brasilia, dan Pretoria.
Bagi Indonesia, pesannya jelas: netralitas teknologi semakin sulit dijaga. Pemerintah harus merumuskan doktrin "keberdayaan digital" yang tidak hanya memilih mitra, tapi membangun kapasitas domestik — dari desain chip, pusat data hijau, hingga regulasi AI yang melindungi kedaulatan data warga. Perang AI bukan soal siapa paling canggih, tapi siapa yang mengendalikan fondasi.