Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) melancarkan gelombang serangan keempat berturut-turut terhadap target militer Iran pada Selasa (14/7) dini hari waktu setempat, menandai eskalasi signifikan dalam konfrontasi yang sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Serangan itu diikuti segera dengan penerapan kembali blokade laut di Selat Hormuz, jalur vital yang menjadi pintu gerbang 20 persen pasokan minyak dunia, efektif memutus aliran komersial ke dan dari pelabuhan Iran.
Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan serangan terbaru bertujuan "mengurangi kemampuan Iran yang digunakan untuk menyerang kapal dagang" di selat strategis tersebut. Ledakan dilaporkan terdengar di dekat Kota Pelabuhan Bandar Abbas, Pulau Qeshm dekat Selat Hormuz, serta sejumlah lokasi lain. Sementara itu, media negara Iran melaporkan balasan berupa serangan drone ke pangkalan militer di Yordania yang menampung pesawat tempur AS.
Eskalasi terbaru ini bermula dari serangkaian insiden maritim minggu lalu. Menurut Admiral Brad Cooper, Kepala CENTCOM, Iran telah "secara sengaja menargetkan sipil di seluruh wilayah dengan menyerang tujuh kapal dagang" yang mengakibatkan hampir selusin awak kapal tewas, hilang, atau luka. Iran menembak dua kapal di Selat Hormuz, menewaskan dua awak, sementara kapal tanker Norwegia dan kapal perang Kuwait juga menjadi target, melukai empat personel Kuwait.
Latar belakang konflik ini berakar pada ketegangan jangka panjang soal program nuklir Iran, dukungan Teheran terhadap grup proksi di Timur Tengah, dan kebebaran navigasi di Selat Hormuz. Memorandum Islamabad yang ditandatangani pertengahan Juni sempat menghentikan sementara pertempuran untuk membuka ruang diplomasi. Namun, Menlu Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menilai blokade terbaru telah "merobohkan" kesepakatan itu, menutup pintu damai yang rapuh.
Ahli keamanan Jennifer Parker dari Universitas Western Australia menilai blokade laut sebagai alat perang ekonomi klasik Washington. "Blokade laut terutama soal perang ekonomi... dan memastikan musuh tidak mendapatkan pasokan senjata, komponen drone, bagian rudal balistik," ujarnya. Ia menambah dampak ekonominya butuh waktu signifikan terasa, namun tekanan ini dirancang memaksa Iran kembali ke meja negosiasi.
Di sisi lain, Presiden Donald Trump mundur dari ancamannya mengenakan biaya 20 persen bagi kapal yang lewat Selat Hormuz — kebijakan yang dikritik melanggar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Gantiannya, Trump mengusung kesepakatan perdagangan dan investasi dengan negara-negara Teluk. Pakar hukum internasional menilai langkah mundur ini wajar mengingat AS sendiri menjadi penopang utama prinsip kebebaran navigasi global.
Dampak bagi Indonesia, sebagai negara importir neto minyak dan gas, sangat nyata. Kenaikan premi risiko di Selat Hormuz akan mendorong harga minyak dunia naik, membebani anggaran subsidi energi dan neraca perdagangan Jakarta. Pelayaran tanker Indonesia yang rutin lewat selat ini juga berisiko tertunda atau diarahkan rute lebih panjang via Selat Malaka dan Laut China Selatan, menaikkan biaya logistik.
Sektor keuangan pun terpapar. Departemen Perbendaharaan AS memperluas sanksi ke sektor minyak Iran, menargetkan jaringan Mohammad Hossein Shamkhani dan membekukan US$130 juta di dompet digital yang dikaitkan dengan Bank Sentral Iran. Langkah ini menyoroti bagaimana perang modern kini melibatkan domain siber dan aset kripto, area yang juga relevan bagi regulasi aset kripto di Indonesia.
Trump mengancam eskalasi lebih lanjut minggu depan. "Minggu depan jadi sangat buruk bagi mereka karena minggu depan datangnya pembangkit listrik. Minggu depan datangnya jembatan," ucapnya di Fox News. Ancaman menargetkan infrastruktur vital sipil menimbulkan pertanyaan hukum humaniter dan berpotensi memperparah krisis kemanusiaan di Iran, yang sudah mencari dukungan internasional.
Iran menanggapi dengan menembakkan rudal dan drone ke Bahrain, menargetkan kompleks perumahan personel AS. Siklus balas dendam ini menciptakan risiko kesalahan perhitungan (miscalculation) yang bisa menarik negara-negara Teluk, Israel, hingga kekuatan global lain ke dalam konflik terbuka.
Ke depan, tiga skenario mengarah: pertama, tekanan maksimum memaksa Iran negosiasi dengan konsepsi lemah; kedua, Iran mempertajat perlawanan asimetris via proksi dan siber, memperpanjang perang abrasi; ketiga, kesalahan taktis di laut memicu pertemuan langsung antara kapal perang AS dan IRGC, memicu perang total. Diplomasi mundur — China, Rusia, Uni Eropa — akan menentukan arahnya.
Bagi pembaca Indonesia, pelajaran utamanya: keamanan jalur laut internasional bukan urusan jauh. Ketidakstabilan di Selat Hormuz berdampak langsung ke harga BBM di SPBU, inflasi, hingga keamanan pasokan pupuk dan bahan baku industri. Diversifikasi sumber energi dan penguatan ketahanan maritim nasional bukan lagi pilihan, tapi keharusan strategis.