Ketegangan diplomatik memuncak di New York menyusul aksi saling lempar pernyataan keras antara Wali Kota New York City, Zohran Mamdani, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Konflik verbal ini mencuat ke permukaan publik pada Selasa (22/9) setelah Netanyahu menuding Mamdani sebagai sosok memalukan yang dianggap memicu kerusuhan terhadap komunitas Yahudi di kota tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung sengit, Mamdani dengan tegas membantah tuduhan Netanyahu. Ia justru berbalik menyerang kredibilitas moral sang pemimpin Israel dengan merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Bagi Mamdani, pernyataan Netanyahu hanyalah upaya pengalihan isu dari tanggung jawab hukum atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Jalur Gaza.
Mamdani secara eksplisit menyebut Netanyahu sebagai arsitek di balik genosida terhadap warga Palestina. Pernyataan ini menjadi puncak dari serangkaian ketegangan yang dipicu oleh desakan Mamdani kepada negara-negara anggota ICC agar segera mengeksekusi surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. Dokumen hukum tersebut telah resmi dirilis oleh ICC sejak 21 November 2024 lalu atas dugaan kejahatan perang dan kemanusiaan.
Latar belakang perseteruan ini berakar dari kunjungan Netanyahu ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB. Sebelum tiba, Netanyahu sempat mengunggah video yang menyerang Mamdani secara personal, menuduhnya mendukung kelompok milisi Hamas dan menciptakan atmosfer permusuhan bagi warga Yahudi. Netanyahu berjanji akan menyampaikan pembelaan terkait tentara Israel di forum internasional tersebut.
Secara hukum, posisi Mamdani memang berada dalam situasi yang terbatas. Amerika Serikat bukan merupakan penandatangan Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC tidak berlaku secara otomatis di wilayah tersebut. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump pun secara konsisten menolak kewenangan mahkamah internasional ini, yang membuat upaya penangkapan fisik terhadap Netanyahu menjadi mustahil dilakukan di tanah Amerika.
Kendati demikian, Mamdani telah menyatakan dengan tegas bahwa Netanyahu tidak diterima di New York. Meskipun ia mengakui ketiadaan wewenang eksekusi hukum, posisi politiknya memberikan tekanan moral yang signifikan terhadap kunjungan diplomatik sang Perdana Menteri. Ini menunjukkan pergeseran retorika di tingkat pemerintah lokal AS yang mulai berani menantang narasi kebijakan luar negeri Washington.
Bagi publik Indonesia, perseteruan ini mencerminkan dinamika global yang semakin terpolarisasi. Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina melihat isu ini bukan sekadar debat politik, melainkan cerminan dari kegagalan sistem internasional dalam menegakkan keadilan bagi korban perang. Narasi yang dibawa Mamdani selaras dengan posisi diplomasi Indonesia yang kerap mendesak pertanggungjawaban atas kekejaman di Gaza.
Fenomena ini menunjukkan bahwa isu Palestina kini telah menjadi bagian integral dari politik domestik di negara-negara Barat. Tokoh publik seperti Mamdani tidak lagi melihat isu ini sebagai urusan luar negeri semata, melainkan persoalan hak asasi manusia yang menuntut keberanian moral. Hal ini tentu memberi harapan bagi para pendukung kemerdekaan Palestina bahwa isu ini tidak akan mudah dilupakan oleh komunitas global.
Analisis para pengamat menunjukkan bahwa serangan verbal Netanyahu merupakan strategi untuk membentengi diri dari isolasi internasional. Dengan menuding para pengkritiknya sebagai pendukung terorisme, ia mencoba mengaburkan fakta objektif mengenai surat perintah penangkapan ICC. Namun, reaksi keras dari pemimpin lokal seperti Mamdani membuktikan bahwa strategi tersebut mulai kehilangan efektivitasnya.
"Kebenaran yang kita ketahui mengenai Perdana Menteri adalah bahwa ia subjek surat perintah penangkapan ICC. Ia adalah arsitek genosida mengerikan terhadap warga Palestina," tegas Mamdani dalam tanggapannya. Pernyataan ini menjadi legitimasi baru bagi para aktivis yang selama ini memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum internasional.
Ke depan, tren perlawanan terhadap narasi resmi Israel di panggung global diprediksi akan semakin menguat, terutama di kalangan politisi muda di Barat. Upaya untuk mendesak penegakan hukum internasional kemungkinan besar akan terus berlanjut di berbagai kota besar dunia. Meski hambatan yurisdiksi masih besar, tekanan opini publik internasional telah menjadi senjata baru yang sulit diredam oleh pemerintah Israel.
Situasi ini juga menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam memetakan posisi diplomatik ke depan. Mengingat kompleksitas geopolitik yang melibatkan kekuatan besar seperti AS, posisi Indonesia yang konsisten di jalur multilateralisme tetap menjadi instrumen paling efektif untuk menjaga isu genosida tetap relevan di mata dunia. Keterlibatan tokoh lokal seperti Mamdani membuktikan bahwa dukungan terhadap Palestina telah menembus batas-batas geografis dan ideologi politik tradisional.