Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan pemerintah yang resmi menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri. Kebijakan strategis ini dinilai sebagai langkah krusial dalam memacu optimisme pelaku usaha, sekaligus memberikan kepastian iklim bisnis bagi industri keramik nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing di pasar global.
Ketua Umum ASAKI, Edy Suyanto, mengungkapkan bahwa penurunan harga LNG dari kisaran 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU merupakan angin segar bagi para pelaku industri. Penyesuaian ini secara signifikan menekan biaya operasional, di mana rata-rata biaya gas industri keramik kini diproyeksikan turun menjadi 9,5-10 dolar AS per MMBTU, atau setara dengan 38-40 persen dari total beban produksi.
Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa kebijakan ini memiliki peran vital dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan. Dengan beban biaya energi yang lebih kompetitif, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat ditekan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap lapangan kerja bagi ribuan pekerja di sektor manufaktur keramik nasional.
Meski menyambut baik langkah tersebut, ASAKI tetap berharap agar pemerintah dapat meningkatkan kembali porsi alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) hingga mencapai 70-80 persen. Langkah ini dinilai mendesak untuk memperkuat resiliensi industri dalam menghadapi gempuran produk impor yang semakin kompetitif dari negara-negara seperti China dan India.
Dampak positif dari kebijakan ini diproyeksikan akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional. Dengan iklim usaha yang lebih stabil dan kepastian pasokan energi, ASAKI optimistis industri keramik mampu merealisasikan rencana ekspansi besar-besaran pada periode 2025-2029, dengan target investasi mencapai Rp12 triliun dan penambahan kapasitas produksi hingga 80 juta meter persegi.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang menyebabkan lonjakan harga gas dunia, dengan tujuan utama menjaga ketahanan sektor manufaktur Indonesia di tengah tantangan ekonomi global yang kompleks.