Menteri Luar Negeri ASEAN pada hari Minggu menerima jaminan dari rekan Myanmar mereka bahwa mantan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi berada dalam kondisi kesehatan baik dan akan mendapat perawatan, ungkap Duta Khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro. Pernyataan ini disampaikan selama pertemuan tatap muka pertama antara para diplomat ASEAN dengan Menlu Myanmar sejak kudeta militer 2021, yang diadakan di Vientiane, Laos, seiring KTT ASEAN ke-42.
Menurut Lazaro, Menlu Myanmar menyampaikan bahwa Suu Kyi, yang kini berusia 81 tahun, diperlakukan sebagaimana "saudara perempuan" dan akan dijaga kesehatannya. Namun, Lazaro menegaskan bahwa ASEAN terus mendorong akses humaniter dan hukum yang nyata bagi Suu Kyi serta tahanan politik lain, bukan sekadar jaminan lisan. "Kami butuh akses nyata, bukan hanya kata-kata," tegasnya dalam konferensi pers.
Suu Kyi ditahan sejak 1 Februari 2021 setelah militer membatalkan hasil pemilu yang dimenangkan partainya, National League for Democracy (NLD), dengan suara mayoritas mutlak. Ia dihukum total 27 tahun penjara atas sejumlah tuduhan — termasuk hasutan, korupsi, kecurangan pemilu, dan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Negara — yang dinilai pengamat internasional dan kelompok hak asasi manusia sebagai upaya politik untuk mengeliminasinya dari panggung publik. Hukuman tersebut baru-baru ini dikurangi sepertiganya oleh junta, namun ia tetap berada di penjara Naypyidaw.
Pertemuan Minggu ini merupakan bagian dari upaya merevitalisasi "Konsensus Lima Poin" ASEAN yang disepakati April 2021, namun hingga kini gagal dihormati oleh junta. Lima poin tersebut mencakup penghentian kekerasan, dialog inklusif, bantuan humaniter, kunjungan duta khusus, dan peran mediator ASEAN. Junta justru memperluas konflik, menolak dialog dengan NLD dan Gerakan Perlawanan Nasional (NUG), serta membatasi akses bantuan ke wilayah konflik.
Kondisi di lapangan semakin parah. Perang saudara mewabah di berbagai wilayah, melibatkan Tentara Nasional Myanmar (Tatmadaw) melawan Koalisi Tiga Saudara (Three Brotherhood Alliance) di utara serta Pasukan Perlawanan Rakyat (PDF) di wilayah lain. PBB mencatat lebih dari 3,5 juta orang terbuang internasional dan puluhan ribu korban jiwa sejak kudeta. Serangan udara militer terhadap target sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, terus dilaporkan, terbaru di Kyauktaw, Rakhine.
Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023 telah mendorong pendekatan lebih tegas, termasuk sanksi terhadap junta dan pengikutsertaan NUG dalam dialog. Namun, prinsip non-interferensi dan konsensus di ASEAN menghambat langkah konkret. Beberapa negara anggota seperti Thailand dan Laos cenderung mempertahankan saluran komunikasi bilateral dengan junta, menciptakan pecah di dalam blok.
Analis menganggap jaminan kesehatan Suu Kyi sebagai gestur simbolis untuk meredakan tekanan internasional sebelum KTT ASEAN-Global nanti tahun ini. "Junta ingin menunjukkan normalisasi tanpa mengorbankan kendali politik," kata peselidik ISEAS-Yusof Ishak Institute, Moe Thuzar. Tanpa akses independen — misalnya dari CICR atau dokter pribadi Suu Kyi — klaim kesehatan sulit diverifikasi.
Bagi Indonesia, ketidakstabilan Myanmar berdampak langsung: aliran pengungsi ke Aceh, risiko perdagangan narkoba dan manusa lewat Selat Malaka, serta proyek konektivitas ASEAN seperti Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 yang tertunda. Jakarta juga khawatir narasi "ASEAN tidak efektif" melemahkan kredibilitas blok di hadapan mitra dialog seperti AS, Tiongkok, dan Uni Eropa.