Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pemerintah berencana melakukan efisiensi signifikan pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2027. Proyeksi anggaran tersebut direncanakan turun menjadi Rp 174 triliun, langkah yang diambil seiring dengan kebijakan pembatasan jumlah dapur atau satuan pemenuhan pelayanan gizi di seluruh Indonesia.
Said menjelaskan bahwa pemangkasan jumlah titik dapur dari 27 ribu menjadi 21 ribu lokasi diprediksi mampu memberikan penghematan uang negara hingga puluhan triliun rupiah. Dengan angka Rp 174 triliun, anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan pagu sebelumnya yang mencapai Rp 268 triliun.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis dan akan terus dibahas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 bersama pemerintah. Keputusan final mengenai alokasi anggaran ini dijadwalkan akan disahkan pada bulan September 2026, menunggu kesepakatan resmi antara legislatif dan eksekutif.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa perubahan alokasi anggaran tidak perlu ditanggapi secara reaktif. Menurutnya, fokus utama pemerintah bukanlah pada besaran nominal anggaran yang bombastis, melainkan pada tata kelola yang baik agar kualitas nutrisi yang diterima oleh masyarakat tetap terjaga dengan standar yang ditetapkan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa angka pastinya masih dalam tahap diskusi. Sebelumnya, Kementerian Keuangan dan Bappenas sempat menetapkan pagu indikatif sebesar Rp 270 triliun untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat. Namun, Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyebutkan bahwa angka tersebut masih akan terus dievaluasi melalui serangkaian exercise data agar program lebih tepat sasaran.
Upaya efisiensi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan perbaikan manajemen dalam pembelanjaan dana MBG. Sebagai catatan, realisasi anggaran MBG hingga akhir April tercatat sebesar Rp 75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal, yang telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat, membuktikan bahwa efisiensi dilakukan sembari tetap menjaga keberlangsungan distribusi layanan gizi nasional.