Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan penguatan tata kelola bantuan keuangan partai politik (banpol) sebagai bagian krusial dari agenda reformasi demokrasi nasional. Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Bappenas, Nuzula Anggreini, menyatakan bahwa kebijakan ini telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) periode 2025-2045. Langkah ini diambil sebagai fondasi untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, agenda tersebut diklasifikasikan ke dalam Prioritas Nasional ke-7. Fokus utamanya mencakup reformasi politik, penegakan hukum, pembenahan birokrasi, serta penguatan mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi yang selama ini menjadi tantangan besar dalam pendanaan partai politik.
Nuzula menekankan bahwa tata kelola bantuan keuangan partai bukan sekadar masalah administrasi rutin, melainkan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai visi negara maju, fondasi demokrasi yang bersih dan transparan adalah prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Heroik Mutaqin Pratama, menyoroti urgensi digitalisasi dalam sistem pelaporan banpol. Menurutnya, mekanisme yang ada saat ini masih terlalu manual dan berat di sisi administratif, sehingga seringkali mengabaikan aspek transparansi yang sesungguhnya. Perludem mengusulkan sistem E-Banpol sebagai solusi transformasi digital.
Heroik mengidentifikasi tiga kendala utama dalam sistem lama, yakni ketimpangan kapasitas SDM partai dalam menyusun laporan keuangan, pendekatan yang terlalu berorientasi pada kepatuhan administratif, serta proses pelaporan yang terfragmentasi. Kondisi ini dinilai berisiko memicu praktik korupsi politik atau pencarian dana ilegal demi menutupi biaya operasional partai.
Sistem E-Banpol yang diusulkan melibatkan kolaborasi empat pihak: partai politik, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan partisipasi publik. Melalui platform ini, pengajuan bantuan, verifikasi, hingga pelaporan penggunaan anggaran dapat dilakukan secara digital dan real-time. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas keuangan partai politik di Indonesia.