Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi memuji sikap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menegaskan komitmen teguh pada prinsip Satu Cina. Penghargaan itu disampaikan lewat akun X resmi Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Rabu, merespons wawancara Anwar dengan Al Jazeera yang ditayangkan Senin lalu.
Dalam wawancara program "A Changing World? The Contest for Global Power", Anwar menegaskan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. "Saya melihat Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok, titik," ujarnya tegas ketika ditanya soal keengganan Taiwan menerima kekuasaan Beijing. Ia menambahkan bahwa meskipun ada ketidaksetujuan terhadap kebijakan tertentu, konteks Satu Cina harus dijaga karena sudah diterima secara internasional.
Sikap Anwar mendapat respons cepat dari Beijing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers rutin Rabu menyatakan bahwa menegakkan prinsip Satu Cina mencerminkan kehendak rakyat dan berdiri di sisi kebenaran. "Reunifikasi Tiongkok adalah tren sejarah yang tak bisa dihentikan," tegas Lin seperti dilansir Xinhua.
Posisi Malaysia soal Taiwan memang sudah jelas sejak lama. Dalam pernyataan bersama dengan Tiongkok pada 2025, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengakui Pemerintah Rakyat Tiongkok sebagai "satu-satunya pemerintah sah Tiongkok" dan menggambarkan Taiwan sebagai "wilayah tak terpisahkan dari Republik Rakyat Tiongkok". Malaysia juga menegaskan tidak akan mendukung seruan apapun untuk kemerdekaan Taiwan.
Kontroversi muncul ketika Anwar membela hak Tiongkok menggunakan kekuatan jika reuniifikasi damai gagal. Ia membuat analogi dengan Malaysia: "Jika satu provinsi memutuskan untuk memisahkan diri, apakah kita menggunakan kekuatan? Saya pikir saya akan melindungi kesucian dan kesatuan bangsa." Ketika ditekan apakah ia akan menggunakan kekuatan dalam skenario pemisahan, Anwar menjawab singkat: "Ya, jika tidak (negara) akan terpecah belah."
Taiwan merespons dengan protes keras. Kementerian Luar Negeri Taiwan pada Selasa mengeluarkan pernyataan mencondongkan komentar Anwar sebagai "palsu" dan "absurd" karena mengimbuhkan Taiwan sebagai provinsi pemberontak serta membenarkan ancaman militer Beijing. Taiwan juga memperingatkan bahwa dukungan Anwar kepada Tiongkok berpotensi merusak kepercayaan investor Taiwan di Malaysia, mengingat keterkaitan erat antara kedaulatan nasional dan keamanan ekonomi.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil mengklarifikasi bahwa pernyataan Anwar dalam wawancara tersebut "tidak dibahas" dalam rapat kabinet mingguan Rabu. Penjelasan ini tampak berusaha menenangkan gelombang domestik sekaligus menjaga hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak.
Analis geopolitik menilai posisi Anwar mencerminkan pragmatisme Kuala Lumpur yang mengutamakan hubungan ekonomi dengan Beijing. Tiongkok telah lama menjadi mitra dagang terbesar Malaysia, dengan total perdagangan bilateral mencapai RM450,8 miliar (sekitar USD 102 miliar) pada 2023. Ribuan perusahaan Taiwan juga beroperasi di Malaysia, menciptakan lapangan kerja dan mentransfer teknologi, terutama di sektor semikonduktor dan elektronik.
Kendati demikian, sikap tegas Anwar berisiko memicu ketidaknyamanan di kalangan investor Taiwan. Data MIDA menunjukkan investasi Taiwan di Malaysia mencatat USD 1,2 miliar pada 2023, menempati peringkat ke-6 investor asing terbesar. Peringatan Taipei soal "kepercayaan bisnis" bukan ancaman kosong — perusahaan Taiwan seperti TSMC, ASE, dan Powertech memiliki kehadiran signifikan di Pulau Pinang dan Kulim.
Bagi Indonesia, dinamika ini menawarkan pelajaran diplomatik. Sebagai negara non-blok yang juga mengakui prinsip Satu Cina sejak 1950, Jakarta perlu memperhatikan bagaimana Malaysia menyeimbangkan tekanan Beijing dengan kepentingan ekonomi dari Taipei. Indonesia sendiri memiliki investasi Taiwan senilai USD 800 juta pada 2023, sementara Tiongkok menempati posisi investor terbesar ke-2 setelah Singapura.
Ke depannya, mata akan tertuju pada apakah Anwar akan mengeluarkan klarifikasi lebih lanjut atau membiarkan pernyataan tersebut sebagai posisi resmi Putrajaya. Respons Beijing yang cepat dan puitis menunjukkan Tiongkok menghargai dukungan Malaysia di tengah isolasi diplomatik Taiwan yang semakin ketat. Sementara Taiwan kemungkinan akan terus melobby kalangan bisnis dan politik Malaysia agar tidak terlalu condong ke sisi Beijing.
Pertarungan narasi soal Taiwan kini meluas ke Asia Tenggara, dan Malaysia tanpa sengaja menjadi arena uji coba keseimbangan kekuatan baru di wilayah ini.