Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menghadapi kenyataan pahit saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB di New York pada Kamis (24/9). Kunjungan yang diharapkan menjadi panggung diplomatik bagi sang pemimpin justru minim agenda pertemuan strategis dengan tokoh-tokoh kunci dunia. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan enggan meluangkan waktu untuk bertemu dengannya di sela-sela rangkaian agenda PBB tersebut.
Upaya tim diplomatik Israel untuk menjadwalkan pertemuan dengan Trump dan sejumlah tokoh berpengaruh Amerika Serikat lainnya berakhir dengan kebuntuan. Selain itu, rencana pertemuan dengan Elon Musk yang sebelumnya telah disusun juga harus dibatalkan. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa posisi Israel di panggung internasional tengah mengalami pergeseran drastis akibat eskalasi konflik di Jalur Gaza.
Di tengah penolakan dari sekutu tradisionalnya, Netanyahu hanya memiliki jadwal terbatas dengan pemimpin negara dari Amerika Latin dan beberapa negara kecil lainnya. Ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Argentina, Bolivia, Paraguay, Panama, serta Ethiopia. Selain itu, ia dijadwalkan menemui perdana menteri dari Yunani, Slovenia, dan Papua Nugini. Daftar pertemuan ini dinilai jauh dari skala pengaruh yang biasanya dimiliki Israel dalam forum global sebesar PBB.
Tekanan diplomatik terhadap Israel memang terus memuncak pasca agresi brutal di Palestina. Banyak negara Barat yang sebelumnya menjadi pendukung utama kini mulai mengambil jarak. Pengakuan terhadap Negara Palestina oleh Inggris, Prancis, dan Kanada pada tahun lalu menjadi bukti nyata bahwa narasi Israel tidak lagi mendapatkan dukungan mutlak di komunitas internasional.
Situasi di internal politik Israel sendiri sedang berada dalam titik krusial. Netanyahu kini berupaya keras mempertahankan kursi kekuasaannya menjelang pemilihan umum yang akan digelar pada 27 Oktober mendatang. Krisis kepercayaan publik akibat perang yang berkepanjangan dengan Hamas serta ancaman dari Iran memaksa Netanyahu untuk menunjukkan taringnya, baik di dalam maupun luar negeri.
Salah satu langkah kontroversial yang memicu kemarahan internasional adalah proyek permukiman E1 di Tepi Barat. Proyek ini dipandang sebagai upaya sistematis untuk memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat lainnya, yang secara langsung mengancam prospek solusi dua negara. Inggris, sebagai salah satu negara yang sangat vokal menentang kebijakan ini, bahkan telah menjatuhkan sanksi terhadap pemukiman ilegal Yahudi.
Respons Israel terhadap tekanan Inggris pun tergolong agresif. Tel Aviv memutuskan menutup konsulat Inggris yang melayani warga Palestina di Yerusalem Timur serta mengusir perwakilan Inggris dari Kiryat Gat. Langkah ini semakin mengasingkan Israel dari mitra-mitra strategisnya di Eropa, menciptakan isolasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah diplomatik negara tersebut.
Bagi publik Indonesia, fenomena isolasi diplomatik Israel ini memberikan gambaran tentang bagaimana opini publik global dapat memengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara. Indonesia, yang secara konsisten berdiri di sisi Palestina, melihat tren ini sebagai validasi atas perjuangan diplomatik yang selama ini dilakukan di berbagai forum internasional.
Alon Liel, mantan duta besar Israel, secara terbuka menyebut bahwa kunjungan Netanyahu kali ini merupakan salah satu yang paling memalukan bagi seorang kepala pemerintahan Israel. Menurutnya, reputasi internasional Israel telah anjlok drastis sejak Oktober 2023. Martabat diplomatik yang selama ini dijaga kini luntur seiring dengan meluasnya kritik global terhadap tindakan militer mereka.
Ketegangan ini diperkirakan tidak akan mereda dalam waktu dekat. Dengan pemilu yang semakin dekat, Netanyahu kemungkinan besar akan terus mengambil kebijakan garis keras untuk menarik basis pemilih nasionalisnya, meskipun hal tersebut akan semakin mengucilkan Israel dari pergaulan internasional.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa keterasingan ini bisa berdampak pada akses Israel terhadap bantuan militer dan dukungan politik di masa depan. Jika negara-negara Barat terus memberlakukan sanksi, ekonomi dan keamanan Israel akan semakin terbebani, memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali strategi diplomatik yang selama ini dianut.
Kunjungan singkat Netanyahu ke New York kali ini bukan sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan cerminan dari krisis identitas diplomatik yang sedang dihadapi Israel. Dunia internasional kini semakin menuntut akuntabilitas atas tindakan yang mereka lakukan di Palestina, dan penolakan pemimpin dunia untuk bertemu Netanyahu menjadi bukti bahwa tekanan tersebut mulai membuahkan hasil nyata.