Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua melaporkan bahwa stabilitas sistem keuangan di wilayah Papua, termasuk Daerah Otonom Baru (DOB), tetap terjaga dengan baik pada triwulan pertama tahun 2026. Berdasarkan data terbaru, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat berada di level 2,67 persen. Angka ini dinilai masih berada dalam batas aman, yang menunjukkan bahwa profil risiko perbankan di wilayah tersebut tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi regional.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Warsono, dalam keterangannya di Jayapura, menegaskan bahwa kinerja intermediasi perbankan di tanah Papua tetap dalam kondisi yang sehat. Meskipun terdapat perlambatan pada laju pertumbuhan kredit dibandingkan periode sebelumnya, fundamental sektor keuangan daerah dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi yang ada.
Secara rinci, penyaluran kredit perbankan di Papua pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 8,83 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka ini mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 10,08 persen (yoy). Meski demikian, volume penyaluran kredit secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif yang mendukung aktivitas ekonomi lokal.
Pertumbuhan kredit pada periode ini secara signifikan didorong oleh sektor kredit investasi yang melonjak hingga 26,94 persen (yoy), serta kredit konsumsi yang tumbuh 9,71 persen (yoy). Sektor kredit konsumsi sendiri didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang mengindikasikan adanya permintaan tinggi terhadap hunian di wilayah Papua dan DOB. Selain itu, kredit UMKM menunjukkan pemulihan positif dengan tumbuh 0,91 persen (yoy), berbalik arah dari kontraksi 0,99 persen pada triwulan sebelumnya.
Di sisi lain, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) menunjukkan peningkatan yang menggembirakan dengan tumbuh sebesar 8,42 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 6,54 persen pada triwulan sebelumnya. Peningkatan DPK ini terutama disumbang oleh komponen giro dan tabungan, di mana pertumbuhan giro didorong oleh kenaikan simpanan dari sektor pemerintah yang cukup signifikan.
Menutup penjelasannya, Warsono menilai bahwa seluruh indikator tersebut menunjukkan fungsi intermediasi perbankan di Papua dan DOB tetap berjalan dengan efektif. Hal ini menjadi modal penting bagi keberlanjutan ekonomi daerah serta memberikan dukungan bagi ketahanan sektor keuangan secara menyeluruh di wilayah timur Indonesia dalam jangka panjang.