Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua terus mengintensifkan langkah strategis melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Upaya ini dilakukan sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan laju inflasi di seluruh wilayah Tanah Papua, di tengah tantangan geografis yang cukup kompleks.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua, Warsono, menegaskan komitmen lembaganya dalam memastikan stabilitas perekonomian daerah. Hal ini mencakup upaya menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional serta memastikan distribusi uang Rupiah layak edar dapat menjangkau hingga ke pelosok wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar.
Menurut Warsono, tantangan utama ekonomi di Papua adalah ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, seperti Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, penguatan sinergi melalui Kerja Sama Antar Daerah menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan stok pangan tetap terjaga, yang pada akhirnya akan meredam fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Sepanjang periode hingga pertengahan 2026, BI Papua mencatat telah sukses menyelenggarakan sekitar 250 kegiatan Gerakan Pangan Murah. Program ini terbukti efektif sebagai instrumen untuk memberikan akses kepada masyarakat agar dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
Selain sektor pangan, BI Papua juga berfokus pada kelancaran peredaran uang Rupiah. Melalui program kas titipan di tujuh titik perbankan serta layanan kas keliling ke daerah terpencil seperti Asmat dan Oksibil, BI memastikan kebutuhan uang tunai masyarakat terpenuhi, meskipun harus menghadapi tantangan akses transportasi udara yang terbatas.
Di sisi lain, edukasi masyarakat mengenai program Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah terus ditingkatkan. BI menyadari bahwa literasi masyarakat mengenai pentingnya merawat Rupiah dan prosedur penukaran uang tidak layak edar masih perlu ditingkatkan, sehingga layanan kas keliling akan terus dioptimalkan ke seluruh pelosok Papua.