Dalam pertemuan G20 Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) yang digelar pada 31 Agustus hingga 1 September 2026, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan sebagai fondasi bagi pertumbuhan investasi asing, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan UMKM di tengah ketidakpastian global. Peran Bank Indonesia dalam menjaga ketahanan sistem keuangan menjadi semakin krusial seiring berkembangnya teknologi keuangan dan ketergantungan pasar terhadap digitalisasi.
Pertemuan ini menjadi ajang penting bagi negara-negara anggota G20 untuk berbagi strategi menghadapi krisis makroekonomi yang semakin kompleks. Dengan partisipasi dari belahan dunia seperti Belanda, Polandia, Singapura, Qatar, Swiss, hingga Uni Emirat Arab, serta berbagai organisasi internasional, forum ini menjadi salah satu lokomotif utama dalam menyusun respons global terhadap tekanan inflasi, volatilitas pasar, dan ketegangan geopolitik.
Filianingsih menjelaskan tiga pilar kebijakan moneter yang ditempuh BI: menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terjangkar melalui asesmen komprehensif dan pendekatan forward-looking; menyesuaikan kerangka kebijakan moneter dengan dinamika integrasi keuangan global dan pesatnya digitalisasi; serta memperkuat komunikasi kebijakan agar tetap jelas, konsisten, dan kredibel. Ketiga langkah ini dirancang agar transmisi kebijakan moneter dapat tetap efektif meski di tengah gejolak eksternal.
Di sisi lain, G20 juga mengakui bahwa meskipun perekonomian global tetap resilien, sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai. Di antaranya adalah ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dan pasokan energi, tekanan inflasi yang belum mereda sepenuhnya, lonjakan tingkat utang, dan fluktuasi pasar keuangan yang dapat memicu krisis likuiditas.
Ketua G20 pun mendorong koordinasi kebijakan moneter dan fiskal yang lebih terintegrasi, reformasi struktural yang mendalam, peningkatan investasi serta inovasi, dan diversifikasi rantai pasok agar lebih tangguh. Salah satu sorotan utama adalah potensi penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan baru. Namun, pemanfaatan AI harus dilengkapi dengan penguatan ketahanan sistem keuangan dan keamanan siber agar tidak menimbulkan kerentanan baru.
Indonesia sebagai anggota tetap G20 memiliki peran aktif dalam menyusun kebijakan responsif terhadap dinamika global. Kebijakan BI yang menekankan stabilitas dan kepastian diharapkan dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya yang ingin menarik investasi asing sambil melindungi ekonomi rakyat dari dampak negatif globalisasi.
Menteri Keuangan RI Juda Agung yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah untuk mendukung kebijakan moneter yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia menjadi kunci agar kebijakan fiskal dan moneter saling menguatkan, terutama dalam menghadapi guncangan eksternal yang tak terduga.
Sementara itu, G20 juga mendorong penguatan kerja sama strategis di berbagai bidang, termasuk penanganan ketimpangan global, literasi keuangan, pencegahan penipuan transaksional, isu kemacetan utang, hingga kolaborasi dengan sektor swasta untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi pasca-pandemi yang lebih inklusif.
Menilik dinamika ini, Indonesia perlu mempercepat transformasi digital sektor keuangan agar tetap kompetitif di kancah global. Dengan potensi pasar domestik yang besar dan sumber daya alami yang melimpah, negara ini memiliki peluang nyata untuk menjadi hub penting dalam jaringan ekonomi global—asalkan kebijakan yang dikembangkan tetap stabil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Filianingsih menekankan bahwa komunikasi kebijakan merupakan jembatan krusial antara kebijak maker dan pelaku ekonomi. Dengan menyampaikan pesan kebijakan secara jelas dan konsisten, BI berupaya memastikan ekspektasi pasar tidak mudah tergoyang, sekaligus memperkuat kepercayaan investor asing untuk tetap berinvestasi di Indonesia.
Pertemuan G20 FMCBG kali ini juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk menampilkan peran nyata sebagai negara berkembang yang berhasil menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Dengan kebijakan yang berpihak pada inklusi dan keberlanjutan, Indonesia siap menjadi model bagi negara-negara lain yang ingin meraih kemajuan tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyatnya.
Ke depan, Bank Indonesia dan pemerintah diproyeksikan akan terus menyempurnakan kerja sama lintas lembaga guna menghadapi berbagai tantangan global yang tak pasti. Selain itu, inovasi kebijakan berbasis data dan teknologi informasi akan menjadi fokus utama agar respons terhadap krisis dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
Dengan demikian, pentingnya peran aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti G20 semakin terbukti. Melalui partisipasi yang konstruktif dan kebijakan yang responsif, Indonesia tidak hanya melindungi diri dari dampak negatif globalisasi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa kolaborasi antar-negara akan semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan akses keuangan, dan transformasi digital. Indonesia siap menjadi mitra andalan dalam menyusun kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan di kancah internasional.