Fenomena cuaca ekstrem El Nino yang diprediksi mencapai level 'Godzilla' pada 2027 mendatang kini menjadi sinyal bahaya bagi stabilitas harga pangan nasional. Kepala Departemen Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Bank Permata, Faisal Rachman, mengungkapkan bahwa tanpa intervensi yang kuat dari pemerintah, inflasi pangan berisiko terkerek hingga 4,38 poin persentase (ppt).
Gangguan produksi pertanian akibat anomali iklim ini diperkirakan akan berlangsung setidaknya hingga semester pertama 2027. Dalam skenario terburuk tersebut, tekanan terhadap harga bahan pokok menjadi tak terelakkan, terutama karena sektor pertanian sangat bergantung pada stabilitas curah hujan yang kini tidak lagi dapat diprediksi.
Selain skenario 'Godzilla', Bank Permata juga memetakan skenario moderat dengan kenaikan inflasi pangan sebesar 2,88 ppt, serta skenario lemah dengan kenaikan 1,35 ppt. Angka-angka ini secara langsung akan memengaruhi inflasi umum nasional dengan estimasi kontribusi antara 0,27 hingga 0,88 poin persentase.
Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya faktor permintaan domestik yang tetap solid. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah menjadi salah satu pendorong konsumsi pangan yang tetap tinggi di tengah ancaman kelangkaan suplai. Pertemuan antara sisi penawaran yang terganggu dan permintaan yang konsisten berpotensi menciptakan tekanan harga yang persisten.
Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan eksternal berupa fluktuasi nilai tukar rupiah. Pelemahan mata uang domestik terhadap dolar AS secara otomatis meningkatkan biaya impor bahan baku pangan. Hal ini menciptakan efek domino yang membebani produsen pangan dalam negeri yang masih bergantung pada input impor.
Tekanan fiskal pemerintah turut menjadi perhatian. Kenaikan harga energi global memaksa pengambil kebijakan untuk menimbang ulang ruang subsidi. Analisis Bank Permata menunjukkan bahwa kenaikan 10 persen pada harga BBM bersubsidi saja dapat menyumbang inflasi umum sebesar 0,73 poin persentase, yang mencakup dampak langsung maupun efek lanjutan terhadap biaya distribusi logistik.
Secara makro, proyeksi inflasi umum pada akhir 2027 diperkirakan berada di kisaran 2,94 persen. Angka ini mencerminkan transisi dari tahun 2026 yang diperkirakan ditutup pada 3,13 persen. Meski terlihat melandai, inflasi tetap berada di atas target yang nyaman selama semester pertama 2027, memberikan tantangan tersendiri bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.
Faisal menambahkan bahwa eskalasi geopolitik di Timur Tengah masih menjadi variabel liar yang bisa memperburuk situasi. Jika ketegangan tersebut memicu lonjakan harga energi global dalam durasi yang lebih lama, maka proyeksi baseline inflasi saat ini berisiko terlampaui. Selain itu, guncangan pasar portofolio global yang memicu arus keluar modal juga berpotensi menekan rupiah lebih dalam.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2026 memberikan gambaran awal mengenai kerentanan ini. Meskipun inflasi bulanan melandai, harga komoditas seperti cabai dan tomat tetap menjadi penyumbang utama inflasi. Hal ini membuktikan bahwa stabilitas pasokan pangan antarwilayah masih menjadi titik lemah yang harus segera dibenahi.
Langkah mitigasi pemerintah menjadi krusial. Manajemen stok pangan antardaerah perlu dioptimalkan untuk meredam risiko kenaikan harga saat panen terganggu. Sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang presisi akan menjadi penentu apakah ekonomi Indonesia mampu melewati periode 2027 dengan stabil.
Ke depan, ketahanan pangan tidak lagi sekadar isu agrikultur, melainkan isu ketahanan ekonomi nasional yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim. Investasi pada teknologi pertanian presisi dan diversifikasi sumber pangan menjadi kebutuhan mendesak agar ketergantungan pada komoditas yang rentan El Nino dapat dikurangi secara bertahap.
Pada akhirnya, masyarakat harus bersiap menghadapi volatilitas harga pangan yang lebih tinggi. Keberhasilan pemerintah dalam menjaga suplai melalui intervensi logistik dan kebijakan harga energi akan menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah badai inflasi yang dipicu oleh faktor iklim.