Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat di kuartal IV tahun 2026. Dengan target penerimaan pajak yang tersisa sebesar Rp750,1 triliun, otoritas fiskal dituntut untuk meraup setoran sekitar Rp250 triliun setiap bulannya. Angka ini bukan sekadar target administratif, melainkan ujian bagi ketahanan sektor riil di tengah fluktuasi laba usaha dan konsumsi masyarakat yang sedang ditekan oleh berbagai faktor ekonomi makro.
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, mengingatkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak pada September 2026 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 24,1 persen, realitas di lapangan tidak sepenuhnya mencerminkan ekspansi ekonomi yang masif. Rizal menyoroti bahwa lonjakan tersebut ditopang oleh penurunan angka restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Berdasarkan kalkulasi ekonom, sekitar 39 persen dari tambahan penerimaan pajak bersih pada periode tersebut bersumber dari berkurangnya restitusi, bukan dari peningkatan pembayaran pajak murni hasil kegiatan ekonomi. Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak bisa mengalami perlambatan jika proses pengembalian pajak kembali normal atau jika harga komoditas ekspor dan profitabilitas perusahaan terus melemah.
Strategi mengejar target penerimaan sering kali berbenturan dengan kebutuhan dunia usaha akan likuiditas. Jika pemerintah terlalu agresif dalam menagih atau menahan restitusi yang sebenarnya menjadi hak wajib pajak, risiko terganggunya modal kerja perusahaan menjadi nyata. Dampak berantai dari kebijakan ini adalah melambatnya perputaran ekonomi di tingkat korporasi yang pada akhirnya justru menurunkan basis pajak di masa depan.
Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk melakukan efisiensi belanja negara. Rizal menyarankan agar pengeluaran yang memiliki dampak pengganda (multiplier effect) kecil terhadap perekonomian segera dikurangi. Langkah ini dipandang lebih bijak daripada memaksakan target pajak dengan cara yang kontraproduktif terhadap iklim investasi dan produksi nasional.
Peran bantuan sosial tetap krusial di tengah ketidakpastian ini untuk menjaga daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, pemerintah juga perlu mempercepat pembayaran kepada penyedia barang dan jasa pemerintah agar arus kas pelaku usaha, khususnya sektor swasta dan UMKM, tetap lancar dan mampu menopang roda perekonomian nasional.
Evaluasi terhadap insentif pajak juga mendesak dilakukan. Insentif yang diberikan seharusnya tidak hanya berfungsi mengurangi beban pajak, tetapi harus terukur dalam mendorong investasi baru dan penciptaan lapangan kerja. Fasilitas perpajakan yang tidak menghasilkan dampak ekonomi nyata hanya akan menjadi beban bagi kas negara tanpa memberikan kontribusi jangka panjang bagi pertumbuhan nasional.
Menghadapi risiko shortfall, transparansi menjadi kunci utama. Pemerintah harus berani menyesuaikan proyeksi, belanja, dan pembiayaan secara terbuka kepada publik. Memaksakan target di tengah kondisi ekonomi yang menantang hanya akan menggerus daya beli dan melemahkan fondasi produksi nasional yang menjadi sumber utama pajak itu sendiri.
Pengawasan terhadap penghasilan yang belum dilaporkan, penghindaran pajak, dan tunggakan pajak harus tetap menjadi fokus utama tanpa harus mengorbankan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pendekatan yang terlalu represif terhadap pelaku usaha yang patuh justru akan merusak iklim bisnis jangka panjang yang sedang berusaha dibangun oleh pemerintah.
Ke depan, ketahanan penerimaan negara akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan kesehatan dunia usaha. Jika fondasi ekonomi perusahaan rapuh, maka target pajak yang ambisius akan sulit tercapai secara berkelanjutan. Sinergi antara otoritas pajak dan pelaku usaha menjadi syarat mutlak agar target fiskal dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.