Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, menekankan bahwa peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan fondasi utama dalam mendukung transformasi ekonomi daerah. Langkah ini dinilai krusial bagi pemerintah daerah dalam upaya mencapai kemandirian fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.
Dalam keterangannya, Zudan menyoroti data terkini mengenai kualifikasi pendidikan ASN. Saat ini, sekitar 33 persen dari total 6,7 juta ASN di Indonesia masih memiliki tingkat pendidikan di bawah diploma. Kesenjangan kompetensi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pergeseran ekonomi modern.
Pernyataan tersebut disampaikan Zudan dalam forum Dialog Otonomi Daerah yang diinisiasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Forum ini secara khusus membahas strategi optimalisasi sumber pendapatan daerah guna menjaga stabilitas pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal yang dihadapi banyak kabupaten.
Sebagai langkah nyata, BKN terus melakukan inovasi dalam manajemen SDM aparatur. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan adalah percepatan proses mutasi ASN yang kini dipangkas menjadi hanya lima hari kerja. Selain itu, BKN juga menyediakan layanan profiling kompetensi secara gratis bagi sekitar 650 ribu calon pejabat hingga tahun 2026.
Penguatan kapasitas aparatur dipandang sebagai kebutuhan mendesak agar birokrasi daerah mampu bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi. Birokrasi yang kompeten diharapkan mampu membaca potensi ekonomi wilayah secara akurat, membangun kolaborasi strategis, serta memberikan layanan publik yang lebih efisien dan responsif bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Senada dengan BKN, ekonom senior dan pendiri CORE Indonesia, Hendri Saparini, mengingatkan pentingnya diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah didorong untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui APBD, melainkan mulai mengembangkan mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih mandiri dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing daerah.