Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi krisis air bersih dan kebakaran di Nusa Tenggara Barat (NTB) menyusul meluasnya kekeringan meteorologis yang dipicu musim kemarau panjang. Dalam keterangan resminya, BMKG mencatat 10 kecamatan di enam kabupaten saat ini berada dalam status waspada, di antaranya Kecamatan Gerung dan Lembar di Lombok Barat, Praya Barat dan Pujut di Lombok Tengah, Jerowaru di Lombok Timur, Lenangguar dan Moyohulu di Sumbawa, Dompu di Dompu, serta Soromandi dan Tambora di Bima.
Pemantauan curah hujan pada dasarian pertama Juli 2026 menunjukkan NTB secara keseluruhan hanya menerima hujan 0–10 milimeter per dasarian, dengan curah tertinggi tercatat 5 milimeter di Pos Hujan Lambu, Kabupaten Bima. Hari tanpa hujan pun bervariasi, mulai dari yang sangat singkat hingga sangat panjang. Rekaman terpanjang mencapai 53 hari tanpa hujan di Pos Hujan Belo dan Bolo, Kabupaten Bima.
Menurut prakiraan ahli, seluruh wilayah NTB telah resmi memasuki musim kemarau yang diperkuat fenomena El Niño. Pemantauan Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini netral dengan indeks minus 0,36 dan berpeluang beralih positif pada Agustus–Desember 2026. Sementara itu, anomali suhu permukaan laut di wilayah Nino3.4 menunjukkan kondisi El Niño dengan indeks +1,69 dan diprediksi menguat hingga pertengahan tahun.
Kondisi ini tidak hanya mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman. BMKG mengimbau warga untuk menghindari pembakaran sampah sembarangan dan tidak meninggalkan sumber api tanpa pengawasan. Kesadaran masyarakat sangat penting guna mencegah kebakaran yang dapat meluas dan memperparah dampak kekeringan.
Secara teknis, kekeringan meteorologis ini merupakan kombinasi dari rendahnya curah hujan, penguapan tinggi, dan kurangnya penyimpanan air. Di NTB, infrastruktur penyimpanan air masih terbatas, sehingga ketergantungan pada hujan musiman sangat tinggi. Hal ini mendorong perlunya solusi teknologi seperti sistem deteksi curah hujan cerdas, pemantauan kelembaban tanah berbasis satelit, dan sistem peringatan dini yang terintegrasi.
Dari sisi kebijakan, peringatan BMKG ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan imbauan penghematan air, mengaktifkan posko siaga kebakaran, dan menyiapkan tim reaksi cepat. Koordinasi antarinstansi juga perlu ditingkatkan untuk memastikan respons yang cepat dan terukur, terutama di daerah-daerah yang rentan.
Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini mencerminkan tren perubahan iklim global yang semakin intens di Indonesia. Frekuensi kemarau panjang meningkat, sehingga diperlukan adaptasi berbasis teknologi dan kebijakan yang berorientasi jangka panjang. Investasi pada infrastruktur air tahan kekeringan, teknologi irigasi presisi, dan platform peringatan dini berbasis big data dapat mengurangi risiko krisis di masa depan.
Masyarakat dan pemangku kepentingan teknologi di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan inovasi yang mendukung ketahanan iklim. Solusi seperti sensor kelembaban tanah IoT, aplikasi prakiraan kebakaran berbasis AI, dan platform edukasi publik dapat menjadi bagian dari ekosistem yang tangguh dan berdaya saing.