Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini tengah mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda tiga provinsi prioritas nasional, yaitu Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data terbaru, ribuan hektare lahan telah terdampak oleh bencana ini, sehingga diperlukan operasi pemadaman serta pembasahan lahan secara kolaboratif untuk meminimalisasi penyebaran titik api lebih lanjut.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa tim reaksi cepat di lapangan terus berupaya menekan potensi perluasan area terbakar. Fokus utama saat ini adalah memastikan titik-titik panas (hotspot) yang terdeteksi oleh satelit segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan dampak kerusakan lahan terluas, mencapai 28.216,31 hektare dalam periode Januari hingga akhir Juni 2026. Pemantauan satelit terbaru menunjukkan masih terdapat 25 titik panas dengan tingkat kepercayaan menengah di wilayah tersebut, yang menuntut kesiapsiagaan penuh dari satgas gabungan untuk melakukan pemadaman secara intensif.
Sementara itu, di Provinsi Riau, akumulasi luas lahan terbakar hingga 2 Juli 2026 tercatat mencapai 15.231,44 hektare. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 November 2026. Meskipun angka akumulasi cukup besar, laporan evaluasi lapangan menunjukkan adanya progres positif dengan tidak ditemukannya penambahan luas area terbakar baru yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir.
Di wilayah Sumatera Selatan, total lahan yang terbakar sejak Januari hingga Juni 2026 mencapai 305,39 hektare. Upaya pemadaman darat dan udara terus dilakukan secara masif, termasuk pelaksanaan operasi pengeboman air (water bombing) pada Kamis (3/7) yang sukses menjinakkan api di area seluas sembilan hektare. Sinergi antara BNPB dan satgas daerah terbukti krusial dalam menahan laju kerusakan lingkungan di lokasi ini.
Selain fokus pada pemadaman, BNPB juga memperkuat langkah mitigasi untuk menghadapi potensi anomali iklim, khususnya dampak El Nino dan musim kemarau panjang. Berbagai instrumen mitigasi hidrometeorologi kering tengah digulirkan secara nasional, mulai dari operasi modifikasi cuaca (OMC), pembangunan sumur bor, pemasangan pipa, hingga percepatan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang paling rawan terdampak kekeringan.