Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang didukung Amerika Serikat resmi mengajukan proposal pemulihan Gaza senilai US$2,45 miliar dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Rabu (23/9/2026). Inisiatif ini dirancang sebagai langkah krusial untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat konflik panjang, dengan fokus pada pemulihan infrastruktur dasar dan ekonomi dalam jangka waktu enam bulan ke depan.
Proposal tersebut mencakup 66 proyek strategis yang meliputi pembangunan perumahan sementara, pembersihan puing-puing, hingga rehabilitasi fasilitas transportasi publik. Selain aspek fisik, rencana ini juga menyentuh aspek keamanan yang sangat sensitif, yakni tuntutan demiliterisasi di Gaza dan penarikan mundur pasukan militer dari pihak Israel. Rencana ini menjadi upaya konkret pertama setelah gencatan senjata yang dimediasi AS pada Oktober 2025 lalu.
Namun, langkah ini menghadapi tantangan diplomatik yang sangat berat. Kondisi politik di Israel yang sedang bersiap menghadapi pemilihan umum membuat negosiasi menjadi lebih rumit dari biasanya. Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza dari Dewan Perdamaian, mengakui bahwa proses diskusi dengan pihak Israel tidaklah mudah, meski ia menegaskan bahwa mereka terus membuat kemajuan secara perlahan namun konsisten.
Konteks kemanusiaan di Gaza sendiri saat ini berada di titik nadir. Data menunjukkan bahwa hingga Oktober 2025, sekitar 84 persen dari total struktur bangunan di Gaza telah rusak atau hancur total akibat serangan udara. Dewan Perdamaian memperkirakan total kerusakan ekonomi di wilayah tersebut mencapai US$35,2 miliar, dengan kebutuhan dana pemulihan jangka panjang yang diprediksi menembus angka US$71,4 miliar.
Di sisi lain, posisi politik global terhadap situasi ini semakin tajam. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, secara vokal mendesak adanya tindakan nyata untuk mengakhiri konflik. Tekanan internasional ini menempatkan Dewan Perdamaian di bawah sorotan tajam, terutama karena keterlibatan tokoh-tokoh kunci seperti Jared Kushner, Steve Witkoff, dan mantan Perdana Menteri Inggris, Sir Tony Blair.
Bagi masyarakat Indonesia, isu ini memiliki urgensi tersendiri. Sebagai negara dengan dukungan diplomatik yang konsisten terhadap kedaulatan Palestina, langkah rekonstruksi ini menjadi perhatian utama karena mencerminkan dinamika geopolitik Timur Tengah yang secara tidak langsung berdampak pada stabilitas kawasan. Indonesia sering kali menjadi salah satu kontributor utama dalam bantuan kemanusiaan, sehingga model pemulihan yang diusung Dewan Perdamaian dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merancang skema bantuan yang lebih terstruktur di masa depan.
Perbedaan mendasar antara bantuan kemanusiaan konvensional dan rencana Dewan Perdamaian terletak pada skala dan keterlibatan politik. Jika bantuan Indonesia biasanya berfokus pada kebutuhan mendesak seperti medis dan pangan, rencana ini lebih bersifat makro-infrastruktur. Hal ini menuntut keterlibatan aktor internasional yang lebih dalam untuk memastikan keamanan material yang masuk ke Gaza, mengingat Israel hingga saat ini masih membatasi akses peralatan rekonstruksi.
Netanyahu, dalam pernyataannya baru-baru ini, mengklaim bahwa Israel saat ini menguasai 60 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan ini menjadi hambatan psikologis dan praktis bagi pelaksanaan proyek pemulihan. Tanpa adanya jaminan keamanan dan akses yang stabil, proyek-proyek yang direncanakan berisiko terhenti di tengah jalan, seperti yang terjadi pada berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya.
Nickolay Mladenov menekankan pentingnya dukungan internasional untuk menyukseskan rencana ini. Ia percaya bahwa di tengah kompleksitas situasi, komitmen untuk terus bergerak maju adalah satu-satunya jalan keluar. Meskipun skeptisisme masih menyelimuti proses ini, keterlibatan Dewan Perdamaian yang dipimpin langsung oleh Donald Trump memberikan dimensi baru dalam peta jalan perdamaian yang selama ini dianggap buntu.
Perspektif masa depan dari rencana ini sangat bergantung pada keberhasilan fase enam bulan pertama. Jika proyek-proyek perumahan dan transportasi dapat berjalan tanpa gangguan militer yang berarti, hal ini bisa membangun kepercayaan antarpihak. Sebaliknya, kegagalan dalam menjaga stabilitas selama masa pemulihan dapat memicu eskalasi konflik yang lebih luas, yang akan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.
Tren rekonstruksi di zona konflik kini cenderung bergeser dari sekadar bantuan darurat menuju pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pengamanan politik. Bagi Indonesia, ini adalah pelajaran berharga bahwa diplomasi kemanusiaan di masa depan harus melibatkan negosiasi infrastruktur yang lebih teknis dan terukur.
Sebagai langkah selanjutnya, dunia akan menanti apakah Israel bersedia melonggarkan pembatasan akses material yang selama ini menjadi penghambat utama. Tanpa adanya konsesi nyata dari pihak-pihak yang bertikai, rencana senilai US$2,45 miliar ini hanya akan menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak signifikan bagi warga Gaza yang masih menanti kepastian tempat tinggal dan masa depan mereka.