Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memaparkan penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 1,13 triliun dalam rapat koordinasi bersama Kemendagri dan Satgas PRR di Aula Kantor Gubernur pada 14 Juli 2026. Dana tersebut menjadi instrumen utama percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana di provinsi itu.
Penetapan anggaran tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2026 yang diterbitkan 7 Mei, lalu disempurnakan melalui Pergub Nomor 22 Tahun 2026 pada 13 Juli. Kerangka hukum ini mengikat alokasi belanja perubahan kedua dan keempat atas penjabaran APBD 2026.
Pendorong kebijakan ini adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ yang membolehkan daerah memanfaatkan TKD tambahan untuk mitigasi bencana dan bantuan kepada kabupaten terdampak banjir besar Sumatra 2025. Sumut menyerap mandat tersebut dengan membagi fokus pada infrastruktur, layanan dasar, serta solidaritas antardaerah.
Sektor infrastruktur menyerap porsi terbesar, yakni Rp 777,41 miliar atau hampir 70 persen total pagu. Anggaran itu diproyeksikan memperbaiki jalan, jembatan, tanggul sungai di kawasan bencana, serta membangun rumah khusus lengkap dengan prasarana pendukung.
Untuk pemulihan layanan pendidikan, pemprov menyiapkan Rp 190,54 miliar guna merehabilitasi ruang kelas, mendirikan ruang belajar baru, dan menyediakan mebel sekolah. Sementara itu, Rp 91,58 miliar dialokasikan ke bidang kesehatan untuk revitalisasi puskesmas rawat inap dan pengadaan alat kesehatan rumah sakit.
Sektor pertanian mendapat alokasi Rp 35,49 miliar yang difungsikan bagi pengadaan bibit, bantuan alat pertanian, pembangunan jalan usaha tani, serta rehabilitasi jaringan irigasi. Dukungan ini krusial agar roda ekonomi petani di daerah terdampak segera berputar normal.
Dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh warga di wilayah seperti Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara yang masih berjuang keluar dari pasca-bencana. Namun, realisasi keuangan per 10 Juli 2026 baru mencapai Rp 31,43 miliar atau 2,77 persen dari pagu, memperlihatkan jarak antara keputusan anggaran dan eksekusi di lapangan.
Tingkat serapan yang minim bukan kejadian isolatif. Secara nasional, berbagai pemda kerap terkendala dokumen perencanaan dan proses lelang yang panjang saat menghadapi belanja fisik darurat. Pola ini menunjukkan bahwa ketersediaan dana belum menjamin kecepatan pemulihan jika birokrasi pengadaan tak dibenahi.
Bobby Nasution menegaskan bahwa TKD tambahan akan dioptimalkan supaya memberi manfaat nyata, khususnya di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia juga membeberkan progres huntap 100 unit di Padangsidimpuan yang telah memasuki tahap kesiapan lahan melalui kolaborasi dengan pemkab dan pemko setempat.
Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Irjen Pol Wahyu Bintono HB, menyebut jalan nasional di Sumut sudah pulih 100 persen, sedangkan jalan daerah mencapai 98,53 persen. Untuk jembatan, tingkat perbaikan nasional 100 persen dan daerah 93,98 persen, sementara bantuan sosial tersalurkan lebih dari 90 persen.
Di sisi mitigasi, Koordinator Media Posko Nasional Satgas PRR Kastorius Sinaga mengingatkan normalisasi sungai baru tuntas sepertiga dari target. Ia menekankan perlunya akselerasi agar wilayah seperti Tapanuli Tengah sigap menghadapi banjir atau longsor susulan. Masyarakat, ujarnya, menunggu wujud nyata dari dana pusat yang ditransfer ke provinsi.
Ketua Satgas PRR Tito Karnavian sebelumnya mendorong pemda segera mengubah tambahan anggaran menjadi program konkret yang menyentuh warga. Ke depan, pemprov harus mengejar selisih realisasi dengan mempercepat lelang dan pemeliharaan, sambil menyalurkan bantuan keuangan Rp 25 miliar ke Aceh Tengah sebagai wujud solidaritas regional.