Pemerintah Indonesia secara tegas meminta China untuk memberikan dukungan nyata terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara serta mengawal implementasi Sentralitas ASEAN. Pesan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, di sela-sela perayaan Hari Nasional ke-77 China di Jakarta.
Dalam pidatonya, Djamari menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen penuh menjaga arsitektur kawasan yang bersifat terbuka, inklusif, dan transparan. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai fondasi utama agar Asia Tenggara tidak terjebak dalam persaingan geopolitik yang merugikan kepentingan negara-negara anggotanya. Sentralitas ASEAN, menurut Indonesia, harus menjadi kompas utama dalam setiap interaksi kekuatan besar di kawasan.
Hubungan bilateral antara Indonesia dan China saat ini berada pada posisi yang sangat strategis. Bagi Jakarta, kemitraan dengan Beijing bukan sekadar tentang angka perdagangan atau investasi infrastruktur, melainkan mencakup cakupan yang lebih luas, termasuk keamanan maritim dan koordinasi geopolitik global yang kian menantang.
Latar belakang dari desakan ini tidak terlepas dari dinamika Laut Tiongkok Selatan yang kerap memanas. Indonesia memandang bahwa perdamaian tidak bisa dicapai melalui pendekatan eksklusif atau intimidasi, melainkan melalui dialog terbuka yang berbasis pada hukum internasional. Saling percaya menjadi mata uang diplomatik yang paling berharga dalam menjaga keseimbangan kawasan.
Upaya penguatan komunikasi strategis ini terlihat dari keberhasilan Dialog Strategis Komprehensif Indonesia-China yang digelar pada 21 Agustus lalu. Pertemuan tersebut, yang disusul dengan format dialog '2+2' antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara, menjadi bukti nyata keseriusan kedua pihak dalam mengelola perbedaan pendapat.
Bagi Indonesia, dialog '2+2' merupakan mekanisme krusial untuk memastikan bahwa kerja sama keamanan tidak terhambat oleh gesekan di lapangan. Dengan adanya komunikasi rutin di level menteri, potensi salah paham yang dapat memicu konflik terbuka dapat ditekan seminimal mungkin.
Implikasi dari posisi Indonesia ini sangat signifikan bagi pelaku bisnis dan masyarakat luas. Stabilitas kawasan adalah prasyarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa jaminan keamanan di jalur perdagangan maritim, rantai pasok nasional akan terganggu, yang pada akhirnya berdampak pada inflasi dan harga barang kebutuhan pokok di pasar domestik.
China sendiri merespons positif ajakan tersebut. Kuasa Usaha China untuk Indonesia, Zhou Kan, menyatakan kesiapan Beijing untuk meningkatkan status Kemitraan Strategis Komprehensif ke level yang lebih tinggi. Komitmen ini mencakup kolaborasi konkret yang tidak hanya menguntungkan elit politik, tetapi juga menyentuh hubungan antarmasyarakat kedua negara.
Kepercayaan, sebagaimana ditegaskan oleh Menko Djamari, harus dibangun di atas konsistensi dan transparansi. Indonesia menuntut agar setiap kesepakatan yang telah diteken harus dijalankan dengan prinsip saling menghormati, bukan sekadar komitmen di atas kertas yang mengabaikan kedaulatan negara lain.
Ke depannya, tantangan utama Indonesia adalah menjaga agar ketergantungan ekonomi yang besar pada China tidak mengurangi ruang gerak diplomatik Indonesia dalam menjaga kedaulatan. Keseimbangan antara pragmatisme ekonomi dan ketegasan posisi politik akan terus diuji dalam berbagai forum regional.
Langkah selanjutnya bagi kedua negara adalah mengonversi hasil dialog strategis menjadi proyek-proyek nyata yang inklusif. Fokus pada konektivitas maritim dan ketahanan pangan diharapkan menjadi isu yang mampu menyatukan kepentingan Jakarta dan Beijing dalam jangka panjang.
Sebagai penutup, Indonesia tetap menempatkan ASEAN sebagai poros utama kebijakan luar negerinya. Dukungan China terhadap sentralitas organisasi ini bukan lagi opsi, melainkan kebutuhan bagi terciptanya kawasan yang damai dan sejahtera di tengah ketidakpastian dunia.