Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang pada Selasa (22/9). Pengesahan ini menandai tonggak penting dalam upaya penataan tata kelola tanah dan sumber agraria di Indonesia. Rapat Paripurna ke-6 masa sidang I 2026-2027 menjadi wadah keputusan final atas rancangan yang telah dibahas selama beberapa tahun sebelumnya.
Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui RUU tersebut secara bulat pada pengesahan tingkat satu di Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin jalannya rapat dan mengonfirmasi bahwa seluruh peserta Paripurna memberikan persetujuan penuh. Kesepakatan ini menunjukkan komitmen lintas partai terhadap isu tata kelola agraria yang telah lama menunggu landasan hukum yang lebih komprehensif.
DPR menyepakati daftar inventarisir masalah (DIM) RUU tersebut yang diserahkan oleh pemerintah. DIM terdiri dari 164 DIM tetap, 54 DIM redaksional, 57 DIM perubahan substansi, 295 DIM yang dihapus, 3 DIM tambahan, dan 3 DIM reposisi. Volume DIM yang begitu besar mencerminkan intensitas perdebatan serta perhatian serius terhadap setiap aspek regulasi reforma agraria.
Rancangan ini memuat beragam aspek strategis, mulai dari pengawasan reforma agraria, penyelesaian konflik, penataan aset, pendanaan, hingga ketentuan pidana. Ketua Panja RUU Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri menjelaskan bahwa UU ini dirancang untuk menjadi payung hukum menyeluruh yang mengatur seluruh rantai proses reforma agraria di Indonesia.
Reforma agraria di Indonesia telah lama menjadi isu strategis. Sejak era reformasi, tuntutan untuk menata penguasaan dan pemilikan tanah terus bergema di berbagai lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi lahan, konflik agraria yang tak jarang berujung kekerasan, serta praktik konsentrasi kepemilikan tanah oleh segelintir pihak menjadi pemicu utama kebutuhan akan regulasi ini. Keberadaan payung hukum yang kuat diharapkan memberikan kejelasan dan kepastian bagi seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, fenomena tanah terlantar dan tanah absentee di berbagai daerah turut memperkuat urgensi pengesahan UU ini. Banyak wilayah di Indonesia masih mengalami kemiskinan struktural yang berkaitan langsung dengan tidak aksesnya masyarakat terhadap sumber daya agraria. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan regulasi yang terfragmentasi selama ini belum mampu menyelesaikan akar permasalahan secara tuntas.
Salah satu aspek krusial dalam UU ini adalah pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini akan memiliki kewenangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria. Keberadaan institusi khusus diharapkan menjadi motor utama pelaksanaan reforma di lapangan.
Dewan pengawas juga akan dibentuk guna menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria. Mekanisme ini penting agar pelaksanaan program tidak berjalan secara top-down tanpa pengawasan dari berbagai pihak.
Mekanisme penyelesaian konflik dalam UUU ini dirancang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Musyawarah menjadi pendekatan utama dengan mengutamakan pemulihan hubungan sosial, kepastian hukum, dan pemulihan hak masyarakat. Penguatan pemulihan hak atas tanah serta redistribusi tanah menjadi instrumen penataan aset yang sentral, termasuk pengembalian tanah kepada pihak berhak dan pemberian tanah pengganti apabila pengembalian tidak dimungkinkan.
UU ini juga mengatur pemberdayaan subjek reforma agraria melalui integrasi penataan aset dengan penataan akses, pemberdayaan ekonomi, pembangunan wilayah, dan kemitraan yang adil. Kelompok penerima yang diprioritaskan mencakup petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin. Pendekatan inklusif ini menjadi pembeda signifikan dibanding kebijakan sebelumnya.
Pengaturan penataan, pengendalian, dan pembatasan penguasaan serta pemilikan tanah juga masuk secara komprehensif ke dalam UU ini. Tujuannya untuk mencegah konsentrasi dan rekonsentrasi tanah serta menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan. Penguatan sistem data, pelaporan, dan akuntabilitas menjadi fondasi agar pelaksanaan reforma dapat diukur dan diaudit secara berkala.
Ke depan, implementasi UU Reforma Agraria akan menjadi tahap krusial. Pemerintah kini dituntut untuk segera merancang peraturan pelaksanaan dan membentuk struktur lembaga penyelenggara. Keberhasilan reforma sangat bergantung pada komitmen politik, alokasi pendanaan yang memadai, serta koordinasi lintas kementerian. Masyarakat sipil dan akademisi memiliki peran penting dalam mengawasi proses implementasi agar visi reforma benar-benar terwujud di lapangan.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa pengesahan UU ini membuka peluang besar untuk memperbaiki tata kelola agraria nasional. Namun, tantangan struktural seperti birokrasi yang kompleks, resistensi pemangku kepentingan, dan keterbatasan sumber daya manusia tetap harus diantisipasi dengan serius. Reforma agraria yang berhasil tidak hanya mengubah peta kepemilikan tanah, tetapi juga membentuk ulang relasi sosial dan ekonomi di tingkat lokal.