Jakarta – Deputi Bidang Akuntan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Iwan Taufiq Purwanto, menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap berbagai skema kredit program yang diluncurkan pemerintah. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan bahwa setiap aliran dana pembangunan dapat dikelola secara akuntabel, efektif, dan benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat.
Dalam Forum Koordinasi Pengawasan (Forkorwas) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2026 yang berlangsung di Jakarta, Iwan menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tidak hanya mengandalkan KUR sebagai instrumen pembiayaan. Terdapat berbagai skema baru yang telah dikembangkan, seperti Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Program Perumahan yang membutuhkan perhatian pengawasan serupa.
Keberagaman skema pembiayaan ini memiliki tujuan strategis yang luas, mulai dari perluasan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penguatan ketahanan pangan nasional, peningkatan produktivitas di sektor industri, hingga percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan tidak boleh lagi bersifat parsial atau hanya berfokus pada satu jenis kredit saja.
BPKP mendorong penguatan tata kelola melalui kolaborasi lintas sektor yang lebih solid. Pengawasan kedepannya tidak lagi hanya berorientasi pada kepatuhan administratif semata, tetapi juga harus mampu mengukur output dan outcome yang dihasilkan oleh setiap program. Hal ini dimaksudkan agar manfaat ekonomi dari kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara optimal.
Senada dengan BPKP, Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Isabella Wattimena, menegaskan pentingnya sinergi dalam pengawasan agar penyaluran kredit tetap berkualitas dan berkelanjutan. Berdasarkan data per Mei 2026, penyaluran kredit ke sektor UMKM mencatatkan tren positif dengan nilai mencapai Rp1.509,7 triliun, atau sekitar 16,93 persen dari total kredit perbankan nasional yang didominasi oleh segmen usaha mikro dan menengah.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Forkorwas KUR 2026 telah menetapkan empat poin prioritas strategis. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas penyaluran kredit, serta memastikan bahwa seluruh program pembiayaan pemerintah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi pelaku usaha serta stabilitas perekonomian nasional di masa depan.