Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, secara terbuka memetakan tiga kelompok yang dinilai memiliki pandangan berseberangan dengan agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam acara bertajuk Dialog Nasional Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10), Budiman mengategorikan oposisi tersebut ke dalam kaum neoliberal, sosial liberal, serta populis agraris.
Menurut Budiman, ketiga kelompok ini menghambat ambisi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian bangsa di sektor strategis. Ia menilai bahwa narasi yang dibangun kelompok-kelompok tersebut cenderung kontraproduktif terhadap upaya negara dalam melakukan lompatan teknologi dan peningkatan kapasitas ekonomi nasional yang lebih modern.
Kelompok neoliberal disebut Budiman sebagai pihak yang paling resisten terhadap kemandirian industri dalam negeri. Mereka diidentifikasi sebagai kelompok yang lebih mengutamakan ketergantungan pada pasar global dan enggan melihat Indonesia memproduksi teknologi krusial secara mandiri, seperti pengembangan cip semikonduktor, model kecerdasan buatan, hingga produksi mobil nasional. Baginya, kelompok ini merasa terancam jika Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri karena akan memangkas pangsa pasar produk asing yang selama ini mendominasi.
Sementara itu, kelompok sosial liberal digambarkan memiliki ketakutan berlebih terhadap peran negara dalam kehidupan masyarakat. Mereka dinilai memiliki trauma sejarah terkait otoritarianisme, sehingga setiap langkah pemerintah yang bersifat intervensionis atau strategis kerap dicurigai sebagai upaya untuk kembali ke pola kepemimpinan masa lalu. Ketakutan akan kehadiran negara inilah yang menurut Budiman menghambat akselerasi pembangunan yang membutuhkan peran aktif pemerintah sebagai regulator sekaligus penggerak ekonomi.
Di sisi lain, kaum populis agraris menjadi kelompok ketiga yang disorot karena dianggap terjebak dalam romantisme masa lalu. Budiman menilai kelompok ini tidak siap menerima modernisasi di sektor pertanian dan kelautan. Mereka cenderung menginginkan petani dan nelayan tetap berada dalam kondisi tradisional, tanpa akses pada literasi keuangan atau teknologi modern. Bagi mereka, penggunaan alat canggih atau penerapan akuntansi dalam pertanian dianggap mencederai citra 'wong cilik' yang selama ini mereka agungkan.
Analisis ini memberikan gambaran mengenai tantangan sosiologis dan ideologis yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam mengimplementasikan kebijakan hilirisasi serta transformasi digital. Ketegangan antara modernisasi yang diusung pemerintah dengan pandangan kelompok-kelompok tersebut mencerminkan perdebatan klasik mengenai peran negara dalam ekonomi berkembang. Bagi banyak kalangan, ini merupakan sinyal bahwa pemerintah harus lebih intensif dalam melakukan komunikasi publik terkait arah kebijakan yang diambil.
Secara teknis, resistensi terhadap modernisasi pertanian dan industri nasional berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jika petani tidak dibekali kemampuan manajemen modern, produktivitas nasional akan sulit meningkat secara signifikan. Begitu pula di sektor teknologi, di mana ketergantungan pada pihak luar akan terus berlanjut tanpa adanya keberanian untuk membangun ekosistem mandiri seperti yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini.
Implikasi dari pandangan Budiman ini sangat luas bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor UMKM dan pertanian. Jika pemerintah benar-benar mendorong digitalisasi di pelosok desa, maka narasi populis agraris yang ingin mempertahankan cara tradisional akan berbenturan dengan realitas kebutuhan pasar global. Di sini, peran pemerintah sebagai katalisator pendidikan dan teknologi menjadi sangat krusial agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek dari kemajuan tersebut.
Budiman menegaskan bahwa semua penilaian tersebut merupakan pandangan pribadinya sebagai bagian dari pemerintahan. Hingga saat ini, belum ada studi komprehensif atau penelitian akademik yang memvalidasi klaim pengelompokan tersebut sebagai oposisi resmi atau terorganisir. Meski demikian, pernyataan ini membuka ruang diskusi publik yang cukup lebar mengenai arah pembangunan Indonesia di masa depan.
Ke depannya, publik dapat mengamati bagaimana pemerintah akan menyeimbangkan kebijakan progresif dengan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Langkah pemerintah dalam memitigasi resistensi ini akan menentukan seberapa cepat program-program strategis dapat terwujud di lapangan. Tantangan terbesar mungkin bukan sekadar membangun teknologinya, melainkan meyakinkan masyarakat bahwa modernisasi tidak berarti meninggalkan nilai-nilai dasar bangsa.
Transformasi menuju Indonesia yang lebih mandiri membutuhkan konsensus nasional yang kuat. Tanpa adanya kesamaan visi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat, agenda besar seperti kemandirian pangan dan teknologi akan menemui hambatan psikologis yang cukup besar. Oleh karena itu, pendekatan persuasif yang inklusif tetap menjadi kunci utama dalam meredam skeptisisme yang ada di masyarakat.
Pada akhirnya, perdebatan ini mencerminkan dinamika demokrasi Indonesia yang tengah mencari bentuk ideal antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Pihak pemerintah dituntut untuk membuktikan bahwa kemajuan yang diusung benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil, sehingga narasi ketakutan akan modernisasi dapat perlahan terkikis oleh hasil nyata yang dirasakan masyarakat di seluruh pelosok tanah air.