China Post Savings Bank di Tianjin baru-baru ini mencatat sejarah sebagai bank pertama di negara itu yang menyediakan layanan pendaftaran pernikahan. Tak lama berselang, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Zibo, Provinsi Shandong, mengikuti jejak dengan menawarkan paket lengkap: pendaftaran nikah, pemeriksaan pranikah, hingga bimbingan pra-konsepsi di satu atap. Kedua inovasi ini muncul sebagai respons terhadap krisis demografi yang melanda negara paling padat penduduk kedua dunia ini.
Langkah tersebut merupakan kelanjutan dari revisi peraturan pernikahan Mei 2025 yang menghapus batasan hukou — sistem registrasi kependudukan yang selama ini mengikat warga pada kota kelahiran untuk mengakses layanan publik. Pasangan kini boleh mendaftar menikah di mana saja tanpa harus menunjukkan buku hukou. Perubahan itu memicu ledakan lokasi pendaftaran tidak konvensional: bandara, stasiun metro, tempat wisata, klub malam, hingga kini bank dan rumah sakit. Hingga Mei 2026, lebih dari 500 titik layanan baru telah beroperasi di luar kantor catatan sipil tradisional.
Respons awal memang menggiurkan. Pada kuartal ketiga 2025, sebanyak 1,61 juta pasangan mendaftarkan pernikahan — naik 22,5 persen dari tahun sebelumnya. Lonjakan itu disorot media negara sebagai bukti kebijakan berhasil. Namun euforia itu berumur pendek. Data paruh pertama 2026 justru menunjukkan penurunan 7,5 persen dibanding periode sama tahun lalu. Angka itu mengindikasikan bahwa kemudahan administratif saja tidak cukup menarik generasi muda ke institusi pernikahan.
Di media sosial China, warganet menanggapi dengan campuran sindiran dan keputusasaan. "Yang menghambat kaum muda bukan prosedur rumit, tapi kepercayaan diri menghadapi tantangan hidup di dekade mendatang," tulis seorang pengguna Weibo yang mendapat ribuan like. Komentar lain menambah: "Orang takut beban keuangan, konflik keluarga, dan hilangnya kebebasan pribadi. Pernikahan sudah tidak dipandang penting lagi." Sentimen ini mencerminkan pergeseran nilai fundamental yang tidak bisa diselesaikan dengan sekadar membuka loket di bank.
Krisis pernikahan China bersifat struktural. Biaya hidup melonjak di kota-kota besar, tekanan membeli rumah sebelum menikah, serta ketidakpastian karir membuat pasangan muda menunda atau membatalkan rencana. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan rata-rata usia menikah pertama naik ke 28,7 tahun untuk pria dan 26,8 tahun untuk wanita pada 2023 — jauh lebih tinggi dari dua dekade lalu. Angka kelahiran turun ke level terendah sejarah, memaksa pemerintah mengeluarkan serangkaian insentif: subsidi kelahiran, cuti orang tua diperpanjang, hingga pajak kondom yang diberlakukan Januari 2026.
Dibandingkan Indonesia, pendekatan China terasa lebih kaku dan administratif. Di Indonesia, pendaftaran pernikahan tetap terpusat di KUA dan Disdukcapil, namun digitalisasi melalui aplikasi seperti SiPENDAK dan e-KTP telah mempermudah proses tanpa perlu membuka loket di bank atau rumah sakit. Tantangan Indonesia justru berbeda: angka pernikahan dini yang masih tinggi, akses layanan di daerah 3T, serta harmonisasi hukum antara hukum adat, agama, dan positif. China belajar dari kesalahan kebijakan satu anak, Indonesia harus waspada agar tidak terjebak kebijakan reaktif yang mengabaikan akar masalah sosial-ekonomi.
Ahli demografi dari Universitas Peking, Profesor Liang Jianzhang, menilai ekspansi lokasi pendaftaran hanya "mengobati gejala, bukan penyakit." Menurutnya, tanpa penanganan biaya perumahan, jam kerja berlebih (budaya 996), dan ketidaksetaraan gender di rumah tangga, angka pernikahan akan terus melorot. Pemerintah China sadar akan ini — sejumlah kota mulai mencoba insentif tunai langsung bagi pasangan baru, namun skala dan konsistensinya masih bervariasi.
Di sisi lain, kolaborasi rumah sakit dengan biro pernikahan menciptakan model baru yang menarik perhatian: integrasi layanan kesehatan reproduktif dengan administrasi pernikahan. Jika dikembangkan dengan benar, model ini bisa mendeteksi risiko genetik sejak dini dan mengurangi angka cacat kelahiran. Namun kritik muncul soal privasi data medis yang kini terintegrasi dengan data administrasi kependudukan — isu sensitif di era perlindungan data pribadi.
Proyeksi ke depan tetap kabur. Bank-bank lain di China dinilai akan meniru inovasi China Post Savings Bank, menciptakan persaingan layanan yang justru bisa mempersulit standarisasi. Sementara itu, tekanan internasional soal keamanan data dan hak asasi manusia semakin ketat. China berlari melawan waktu: pada 2035, populasi lansia (60+) diproyeksi melebihi 400 juta orang. Tanpa lonjakan pernikahan dan kelahiran yang berkelanjutan, beban demografi akan menghantui pertumbuhan ekonomi kedua terbesar dunia ini selama dekade ke depan.