Pemerintah China secara resmi mencopot posisi enam legislator militer, mantan kepala regulator keuangan, serta seorang anggota Politbiro dari keanggotaan Kongres Rakyat Nasional (NPC). Langkah drastis ini diumumkan oleh kantor berita negara, Xinhua, pada Jumat (26/6), yang menandai babak baru dalam upaya konsolidasi kekuasaan di jajaran elit pemerintahan.
Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional, keputusan pencopotan tersebut tidak disertai dengan penjelasan rinci mengenai alasan di balik tindakan administratif tersebut. Hingga saat ini, kementerian pertahanan China belum memberikan tanggapan resmi atau komentar terkait pemecatan para pejabat tinggi militer ini.
Langkah ini dinilai sebagai eskalasi terbaru dalam kampanye anti-korupsi jangka panjang yang diinisiasi oleh Presiden Xi Jinping. Sejak kampanye ini digulirkan, puluhan pejabat senior dan jenderal berpangkat tinggi telah menjadi subjek penyelidikan, pemecatan, hingga pembersihan dari struktur pemerintahan dan militer China.
Di antara nama-nama jenderal yang dicopot adalah Jenderal Xu Xueqiang, yang sebelumnya memimpin Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat. Jabatan ini sangat krusial karena bertanggung jawab atas akuisisi, pengujian, dan pengembangan teknologi militer untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Selain itu, Xu juga menjabat sebagai komandan program luar angkasa berawak China.
Selain Xu, daftar pejabat militer yang diberhentikan mencakup Jenderal Li Fengbiao, mantan komisaris politik Komando Teater Barat, dan Jenderal Guo Puxiao, mantan komisaris politik Angkatan Udara PLA. Pencopotan juga menyasar Wang Kangping dari Komando Teater Timur, Zhang Minghua dari Angkatan Siber, serta Yin Hongxing dari jajaran Angkatan Darat.
Ketidakpastian mengenai alasan di balik pemecatan massal ini memicu spekulasi luas mengenai stabilitas internal kepemimpinan China. Bagi para pengamat politik, fenomena ini menegaskan kendali ketat Presiden Xi Jinping atas institusi keamanan dan keuangan negara, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada pejabat yang kebal hukum dalam agenda pembersihan politik yang sedang berlangsung.