Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, secara tegas meminta Israel untuk segera menghentikan dan membalikkan kebijakan pembangunan pemukiman paksa di Tepi Barat. Pernyataan keras ini disampaikan langsung kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, dalam pertemuan bilateral di sela-sela Konferensi Interaksi dan Tindakan Membangun Kepercayaan di Asia (CICA) yang berlangsung di Baku, Azerbaijan.
Dalam pertemuan tersebut, Wang menekankan bahwa masalah Palestina merupakan ketidakadilan sejarah terbesar pada abad ini. China memandang bahwa eskalasi pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan hanya akan memperburuk ketegangan dan menjauhkan prospek perdamaian yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
Posisi Beijing tetap konsisten mendukung solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalur utama penyelesaian konflik. Menurut Wang, prioritas mendesak saat ini adalah membuka akses penuh ke Jalur Gaza guna mencegah meluasnya bencana kemanusiaan yang kini mengancam jutaan warga sipil di wilayah tersebut.
Langkah diplomatik China ini mencerminkan ambisi Beijing untuk memainkan peran lebih besar dalam arsitektur keamanan di Timur Tengah. Presiden Xi Jinping sendiri telah melakukan kunjungan ke Kairo pada September lalu, di mana ia mendorong negara-negara kawasan untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pengaruh kekuatan eksternal.
Di balik retorika diplomatik tersebut, China memiliki kepentingan strategis yang mendalam di Timur Tengah. Beijing tetap menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara Arab, sekaligus mempertahankan hubungan ekonomi yang signifikan dengan Israel dan Iran. Keseimbangan ini menjadi tantangan besar di tengah memanasnya konflik regional.
Bagi Indonesia, sikap China ini memberikan prespektif baru mengenai pergeseran peta kekuatan global. Sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas aktif yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, langkah China dapat menjadi katalisator bagi blok negara-negara Asia untuk lebih vokal dalam menekan pelanggaran hukum internasional di wilayah pendudukan.
Secara ekonomi, stabilitas di Timur Tengah sangat krusial bagi Indonesia, terutama terkait harga energi dan jalur logistik global. Eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan wilayah sekitarnya berpotensi mengganggu rantai pasok minyak mentah dunia, yang pada akhirnya akan membebani neraca perdagangan dan stabilitas harga domestik di Tanah Air.
China sendiri memiliki kedekatan khusus dengan Iran, yang tercatat sebagai pemasok utama minyak mentah bagi kebutuhan industri China. Dengan adanya perjanjian kemitraan strategis berdurasi 25 tahun, Beijing memiliki kepentingan besar untuk memastikan bahwa jalur perdagangan minyak di kawasan Teluk tetap aman dari guncangan perang terbuka.
Wang Yi menyatakan kesiapan China untuk bekerja sama dengan komunitas internasional guna mendorong pihak-pihak yang bertikai kembali ke meja perundingan. Beijing berupaya memosisikan diri sebagai mediator yang netral namun tegas terhadap pelanggaran norma internasional, sebuah pendekatan yang berbeda dari diplomasi tradisional Barat.
Kritik China terhadap serangan Israel ke Iran beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa Beijing tidak segan menunjukkan keberpihakannya pada mekanisme diplomatik daripada tindakan militer. Wang menegaskan bahwa negosiasi antara Washington dan Teheran sebenarnya sudah menunjukkan kemajuan signifikan sebelum insiden militer terjadi.
Ke depan, peran China di Timur Tengah diprediksi akan semakin dominan seiring dengan upaya mereka memperluas pengaruh melalui kerangka keamanan baru. Hal ini menuntut Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi multilateral, memastikan bahwa suara negara berkembang tetap didengar dalam forum-forum internasional yang membahas krisis Timur Tengah.
Ketegangan di Tepi Barat dan Gaza bukan sekadar konflik lokal, melainkan ujian bagi tatanan dunia berbasis aturan. Jika komunitas internasional tidak mampu menahan laju ekspansi pemukiman, risiko instabilitas kawasan akan terus membayangi ekonomi global, termasuk proyeksi pertumbuhan Indonesia di masa depan.