China dikhaskan akan menolak ancaman sanksi sekunder yang akan diterapkan oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap negara-negara yang masih menjalin perdagangan dengan Iran. Sikap ini tidak hanya mencerminkan ketegasan politik ekonomi Beijing, tetapi juga berpotensi memicu kembali ketegangan perdagangan antara kedua kekuatan ekonomi terbesar di dunia.
Analis keamanan nasional CNN International, Alex Plitsas, menyatakan bahwa AS tengah menyiapkan sanksi sekunder yang ditujukan untuk menekan negara mitra dagang Iran agar tidak lagi membeli atau menjual barang ke luar negeri. China, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu pembeli utama minyak mentah Iran, menjadi sasaran utama kebijakan ini. Plitsas menegaskan bahwa China telah beberapa kali menyatakan penolakannya terhadap sanksi sekunder AS secara sepihak.
"China mendapatkan sejumlah besar minyak dan gas alam dari Iran. Pertanyaannya adalah apakah mereka akan mematuhi sanksi yang diterapkan AS," ujar Plitsas dalam wawancara eksklusif dengan CNN. Ia menambahkan bahwa sifat ketergantungan energi ini membuat keputusan Beijing menjadi sangat strategis, baik dari segi diplomasi maupun ekonomi.
Latar belakang konflik ini berakar pada kebijakan tekanan ekonomi AS terhadap Iran sejak beberapa tahun lalu. Setelah mengumbar sanksi penuh pada 2018, AS kembali memperketat tekanan dengan ancaman sanksi tambahan. Pemerintah Trump mengincar agar Iran kembali ke meja perundingan untuk mencapai kesepakatan nuklir baru. Namun, hingga kini, Iran justru semakin tegas menolak tawaran dialog, bahkan meningkatkan retoris militer.
Dampak dari sanksi dan ancaman militer ini terasa nyata di mata pemerintah Iran. Inflasi tinggi, kenaikan harga pangan, dan pasokan pokok yang terganggu menjadi realitas yang dihadapi warga Iran. Menurut laporan terbaru, sejumlah pejabat Iran seperti Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Presiden Masoud Pezeshkian sempat menyatakan keprihatinan terhadap kondisi kesejahteraan rakyat akibat krisis ekonomi.
Namun, Plitas menilai keputusan akhir tetap berada di tangan korps keamanan Iran, khususnya Korps Garda Revolusi Islam (IRGC). Mereka yang justru menjadi pelaku serangan terhadap kapal asing di Selat Hormuz beberapa waktu lalu. Sehingga, meskipun tekanan ekonomi semakin terasa, kemungkinan besar Iran tidak akan dengan mudah menyerah pada tekanan AS.
Dari sudut pandang geopolitik, sikap China yang konsisten menolak sanksi AS bisa menjadi pemicungkit baru dalam dinamika pasca-perang dagang pertama antara AS dan China. Jika Beijing memilih untuk tetap mempertahankan perdagangan dengan Iran, AS berpotensi menambah lapisan sanksi yang lebih ketat, termasuk terhadap perusahaan multinasional yang terlibat.
Sementara itu, Iran juga menyiapkan langkah balasan. Plitsas melaporkan bahwa Tehran telah memperingatkan akan menyerang infrastruktur minyak dan gas di kawasan jika tekanan AS terus meningkat. Langkah ini bisa membuka celah bagi China untuk semakin erat dengan Iran, terutama dalam sektor energi dan logistik.
Bagi Indonesia, perkembangan ini penting untuk diwatching ketat. Meskipun tidak secara langsung terlibat, Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki hubungan diplomatik cukup dekat dengan Iran. Apalagi, sejumlah perusahaan energi Indonesia pernah mengikuti proyek-proyek infrastruktur di Iran sebelumnya.
Selain itu, kenaikan ketegangan ini juga berpotensi memengaruhi pasokan energi global. Jika China tidak bisa lagi mengimpor minyak dari Iran, harga minyak dunia bisa mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini tentu berdampak langsung pada biaya bahan baku dan inflasi di dalam negeri.
Sementara itu, pemerintah Indonesia perlu memantau perkembangan ini secara serius. Kebijakan AS yang semakin agresif terhadap Iran bisa memaksa China untuk mencari alternatif pasokan energi di wilayah lain, termasuk dari negara-negara teman Indonesia seperti Australia atau Timur Tengah.
Plitsas juga menekankan bahwa tekanan yang dilakukan AS sejauh ini lebih bersifat strategis daripada sekadar represif. Tujuannya adalah mendorong perubahan kebijakan pemerintah Iran, terutama terkait program nuklernya. Namun, sejauh ini, respons Iran justru semakin keras, sekaligus menambah ketidakpastian di kawasan.
Di sisi lain, China dengan kebijatannya yang konsisten menolak sanksi AS, justru semakin memperkuat citra sebagai lawan yang setara bagi AS. Ini juga bisa mempengaruhi posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua negara. Pasalnya, Indonesia tidak ingin terjebak dalam konflik yang tidak pernah memihak.
Proyeksi ke depan, ketegangan ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga setidaknya akhir 2026. AS dan China sama-sama memiliki kepentingan strategis yang berbeda terhadap Iran. Sementara itu, Iran sendiri tampaknya lebih memilih untuk bertaruh pada dukungan regional dan ekonomi dari China dan Rusia.
Bagbagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, penting untuk tetap netral namun siap menghadapi dampak pasca-sanksi. Kolaborasi dengan mitra dagang alternatif, termasuk di dalam negeri, bisa menjadi langkah penting agar tidak terguncang oleh gejolak geopolitik global yang tak terduga.