Pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan sikap mereka terhadap langkah administrasi Amerika Serikat yang mengubah terminologi 'Artificial Intelligence' (AI) menjadi 'Super Intelligence' (SI). Melalui kementerian luar negerinya pada Sabtu (26/9), Beijing menegaskan bahwa mereka menghormati keputusan Washington dalam mengadopsi istilah baru tersebut setelah pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di Washington.
Perubahan nomenklatur ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Trump awal pekan ini. Dalam pernyataan di platform media sosialnya, Trump menyebut istilah 'Artificial Intelligence' sebagai penamaan yang tidak akurat dan kurang tepat. Ia mengklaim bahwa Presiden Xi Jinping merespons positif perubahan istilah tersebut selama diskusi bilateral mereka di Gedung Putih.
Beijing tidak secara eksplisit membenarkan atau membantah klaim Trump mengenai isi percakapan pribadi kedua pemimpin tersebut. Namun, kementerian luar negeri Tiongkok menyatakan bahwa mereka memberikan perhatian khusus pada posisi Amerika Serikat. Mereka menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan di tengah pesatnya perkembangan teknologi global.
Keputusan mengubah AI menjadi Super Intelligence ini bukan sekadar pergantian nama. Analis melihat ini sebagai upaya simbolis untuk menegaskan kendali dan visi baru Amerika Serikat terhadap teknologi masa depan. Dengan menggunakan istilah 'Super Intelligence', Washington seolah ingin membedakan narasi mereka dari standar global yang selama ini berlaku.
Di tengah tensi persaingan teknologi, kedua negara sepakat untuk membangun saluran komunikasi khusus terkait insiden AI. Langkah ini menjadi krusial untuk mencegah kesalahpahaman teknis yang bisa berdampak pada stabilitas global. Meskipun Trump kerap meremehkan kekhawatiran mengenai ancaman AI bagi kemanusiaan, Tiongkok tetap memegang teguh prinsip bahwa teknologi tersebut harus berkembang di bawah kendali manusia.
Bagi industri teknologi di Indonesia, perubahan terminologi ini mencerminkan betapa dinamisnya narasi geopolitik teknologi. Indonesia, yang saat ini sedang giat membangun infrastruktur digital dan ekosistem AI, perlu mencermati pergeseran standar global ini. Jika Amerika Serikat mulai menggunakan SI secara masif, standar regulasi dan sertifikasi teknologi di masa depan kemungkinan besar akan mengikuti tren tersebut.
Perusahaan teknologi nasional di Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga mampu mengadaptasi standar global yang paling relevan bagi kebutuhan lokal. Ketergantungan pada teknologi luar negeri menuntut pemahaman mendalam terhadap perubahan kebijakan di negara-negara produsen teknologi utama seperti AS dan Tiongkok.
Sikap Tiongkok yang memilih untuk 'menghormati' istilah baru ini menunjukkan pragmatisme Beijing dalam menjaga hubungan diplomatik. Mereka menyadari bahwa konfrontasi mengenai terminologi tidak akan menguntungkan posisi strategis mereka dalam perlombaan inovasi global. Fokus utama Tiongkok tetap pada penguasaan riset dan aplikasi teknologi.
Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok menyatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan terus berkembang pesat. Oleh karena itu, semua pihak didorong untuk memperkuat pertukaran informasi dan mencari konsensus berdasarkan situasi terkini. Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa Tiongkok tetap terbuka untuk kolaborasi teknis meski ada persaingan geopolitik yang tajam.
Ke depannya, tren penggunaan istilah 'Super Intelligence' mungkin akan memicu perdebatan baru di forum internasional seperti PBB atau organisasi standar global. Jika istilah ini diadopsi secara luas, maka definisi mengenai risiko dan etika AI akan mengalami redefinisi besar-besaran di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital perlu segera merumuskan posisi strategis terkait standar teknologi global ini. Literasi mengenai perubahan terminologi ini penting agar pelaku industri lokal memiliki panduan yang jelas saat melakukan kemitraan strategis dengan entitas asing.
Pada akhirnya, esensi dari teknologi tetap berada pada kemampuan untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Terlepas dari perdebatan istilah antara AI atau SI, fokus utama harus tetap pada pemanfaatan teknologi yang aman, etis, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan di masa depan.