Sebuah penelitian terbaru yang diterbitkan dalam British Medical Journal (BMJ) memicu kekhawatiran serius terkait kesepakatan perdagangan farmasi antara Inggris dan Amerika Serikat. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa komitmen Inggris untuk meningkatkan belanja obat-obatan dari produsen AS berpotensi menyebabkan 229.000 kematian tambahan. Angka ini muncul sebagai konsekuensi dari pengalihan anggaran besar-besaran dari layanan kesehatan publik Inggris, National Health Service (NHS), demi memenuhi target pembelian obat bermerek.
Pada Desember lalu, pemerintah Inggris dan AS menandatangani kesepakatan di mana AS setuju untuk menghapus tarif ekspor produk farmasi dan teknologi medis Inggris selama tiga tahun. Sebagai imbalannya, Inggris berkomitmen meningkatkan belanja NHS untuk obat-obatan baru asal AS, dari 0,3 persen pada 2026 menjadi setidaknya 0,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2036. Perubahan ini menuntut alokasi anggaran obat secara keseluruhan meningkat dari 10 persen menjadi 12 persen dari total anggaran NHS.
Menteri Sains Inggris, Patrick Vallance, membela kebijakan tersebut dengan menyatakan bahwa akses terhadap obat-obatan inovatif akan menyelamatkan banyak nyawa yang sebelumnya tidak terjangkau. Ia menambahkan bahwa kesepakatan ini memberikan keuntungan kompetitif bagi sektor ilmu pengetahuan Inggris melalui kebijakan nol tarif ke pasar AS. Vallance menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi untuk memodernisasi layanan kesehatan nasional melalui inovasi global.
Namun, para peneliti di balik studi BMJ memberikan pandangan yang berlawanan. Mereka berargumen bahwa peningkatan pengeluaran untuk obat-obatan bermerek tanpa adanya tambahan pendanaan NHS yang setara akan menciptakan biaya peluang (opportunity cost) yang sangat besar. Dampak nyata dari pengalihan dana ini adalah penurunan kualitas layanan kesehatan di sektor lain, yang secara langsung mengancam kesehatan populasi secara luas di Inggris.
Samuel Cross, profesor farmakologi dan terapi di University of Liverpool sekaligus salah satu penulis laporan, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut lebih menguntungkan perusahaan farmasi daripada pasien NHS. Ia menekankan bahwa angka-angka dalam penelitian tersebut tidak dapat dimanipulasi dan menunjukkan kerugian nyata bagi pasien yang bergantung pada layanan publik. Menurut Cross, kebijakan ini mengabaikan keseimbangan antara inovasi industri dan keberlanjutan layanan kesehatan dasar.
Penelitian ini menyoroti risiko sistemik ketika kebijakan perdagangan internasional mulai mendikte alokasi anggaran kesehatan domestik. Dengan pendanaan yang harus diambil dari anggaran operasional kesehatan, para kritikus khawatir bahwa beban finansial ini akan memperburuk krisis layanan publik yang sudah ada. Debat ini kini menjadi pusat perhatian kebijakan publik di Inggris, mempertanyakan apakah biaya inovasi farmasi sebanding dengan risiko nyawa yang dipertaruhkan.