Pemerintah Hong Kong memberikan sinyal baru bagi ribuan individu yang terlibat dalam kerusuhan sosial tahun 2019. Menteri Keamanan Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, mengungkapkan bahwa para pengunjuk rasa yang ditangkap selama periode tersebut akan mendapatkan prioritas dalam peninjauan kasus hukum mereka, asalkan mereka dapat menunjukkan rasa penyesalan yang tulus serta memperkuat rasa identitas nasional mereka terhadap Tiongkok.
Pernyataan ini disampaikan di tengah peringatan 29 tahun kembalinya Hong Kong ke bawah pemerintahan Tiongkok. Dalam wawancara eksklusif, Tang menekankan bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memulihkan stabilitas sosial setelah gejolak besar yang melanda kota tersebut lima tahun lalu. Meskipun investigasi tetap berjalan, pemerintah ingin memberikan jalan keluar bagi mereka yang mau bekerja sama.
Data kepolisian mencatat bahwa sebanyak 10.286 orang, dengan rentang usia 11 hingga 87 tahun, telah ditangkap terkait aksi protes menentang rancangan undang-undang ekstradisi pada tahun 2019. Hingga akhir Maret, baru sekitar 2.978 orang yang telah menjalani proses peradilan, sementara lebih dari 7.000 orang lainnya masih berada dalam status menunggu keputusan hukum atau belum didakwa secara resmi.
Bagi mereka yang belum didakwa, pemerintah Hong Kong telah meluncurkan program rehabilitasi khusus sejak dua tahun lalu. Program ini mencakup berbagai layanan, mulai dari perencanaan karier, peluang magang, hingga kunjungan edukatif ke wilayah daratan Tiongkok. Tang menyatakan bahwa partisipasi dalam program ini menjadi salah satu indikator penting dalam proses peninjauan kasus individu tersebut.
Selain kebijakan peninjauan kasus, Chris Tang juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat undang-undang keamanan nasional. Ia menyoroti adanya ancaman berkelanjutan yang berasal dari ketegangan geopolitik global, potensi terorisme domestik, serta fenomena yang disebutnya sebagai 'resistensi lunak'. Transformasi teknologi juga dianggap sebagai tantangan baru yang memerlukan pengawasan lebih ketat.
Langkah ini mencerminkan strategi pemerintah Hong Kong dalam mengintegrasikan kembali warganya ke dalam tatanan sosial yang baru pasca-protes, sembari menjaga keamanan nasional yang ketat. Dengan memberikan prioritas bagi mereka yang menunjukkan kepatuhan dan penyesalan, otoritas berharap dapat mengurangi beban kasus hukum yang menumpuk sekaligus meminimalisir potensi ketidakstabilan di masa depan.