Sebuah artikel opini yang ditulis oleh pejabat senior Etiopia, Redwan Hussein dan Getachew Reda, baru-baru ini memicu perdebatan sengit setelah diterbitkan di media internasional. Dalam tulisannya, mereka mencoba menggambarkan Etiopia sebagai korban yang tidak bersalah dan 'diseret' ke dalam konflik oleh aktor eksternal. Narasi ini dinilai sebagai upaya untuk melepaskan tanggung jawab Partai Kemakmuran (Prosperity Party) atas krisis domestik yang kian memburuk di dalam negeri.
Lebih dari sekadar retorika politik, narasi ini dianggap sebagai taktik diplomatik untuk menutupi permusuhan yang tidak beralasan, retorika provokatif yang disponsori negara, serta mobilisasi militer agresif yang diarahkan pemerintah Etiopia terhadap Eritrea sejak akhir 2023. Dengan membingkai ulang ketegangan internal sebagai produk dari campur tangan pihak luar, pihak berwenang Etiopia dinilai sedang melakukan distorsi sejarah yang berbahaya guna menghindari pengawasan internasional.
Klaim bahwa konflik utara Etiopia yang berlangsung selama dua tahun (2020-2022) dipicu oleh manipulasi eksternal dibantah keras oleh fakta sejarah. Perang tersebut pada dasarnya berakar dari perpecahan etnis yang sudah lama ada di Etiopia serta polarisasi politik yang terinstitusionalisasi. Konflik ini bukanlah hasil dari machination pihak luar, melainkan kegagalan internal dalam mengelola keberagaman dan dinamika kekuasaan di dalam negeri.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa Eritrea tidak memiliki desain ekspansionis terhadap wilayah kedaulatan Etiopia. Sebaliknya, Eritrea justru terlibat dalam perang tersebut atas permintaan resmi pemerintah federal Etiopia dengan alasan pertahanan diri. Bahkan, sejak awal, agenda perang tersebut justru mencakup target yang mengancam kedaulatan dan integritas wilayah Eritrea, sebuah fakta yang terdokumentasi dengan jelas dalam pernyataan publik para pemimpin regional saat itu.
Bukti keterlibatan terencana ini diperkuat oleh jejak digital dan pernyataan publik Getachew Reda sendiri selama masa konflik. Strategi penargetan terhadap Eritrea bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan kebijakan yang disengaja. Ironisnya, setelah perjanjian penghentian permusuhan ditandatangani pada November 2022, para pemimpin Partai Kemakmuran, termasuk Perdana Menteri Abiy Ahmed, sempat menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Eritrea atas peran mereka.
Upaya retroaktif untuk membingkai Eritrea sebagai antagonis dalam perdamaian domestik Etiopia saat ini dianggap sebagai bentuk revisionisme sejarah yang tidak jujur. Dengan memutarbalikkan fakta, pemerintahan Etiopia saat ini tidak hanya mencoba mengaburkan peran mereka dalam krisis regional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Tanduk Afrika yang rapuh dengan retorika yang tidak berdasar.