Komisi II DPR RI secara resmi tancap gas melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu meski parlemen tengah memasuki masa reses. Keputusan ini diambil menyusul pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu pada akhir September lalu, yang menjadi sinyal kuat keseriusan legislatif merombak aturan main kontestasi politik nasional.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan bahwa masa reses tidak akan menghalangi agenda pembahasan. Pihaknya berkomitmen mengoptimalkan waktu jeda persidangan untuk mematangkan draf aturan krusial tersebut melalui serangkaian rapat intensif. Langkah ini diambil agar target penyelesaian naskah akademik tidak terhambat oleh kalender masa sidang yang padat.
Dalam menyusun substansi RUU, DPR tidak bekerja dalam ruang hampa. Mereka berencana melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari koalisi organisasi masyarakat, praktisi hukum, hingga kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Kunjungan langsung ke kampus-kampus menjadi agenda strategis untuk menyerap aspirasi yang lebih luas dan objektif.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda, menambahkan bahwa proses ini juga akan melibatkan partai politik nonparlemen. Keterlibatan partai di luar Senayan dianggap penting untuk memastikan regulasi pemilu yang disusun nantinya mencerminkan keadilan bagi seluruh kontestan, bukan hanya kelompok yang saat ini duduk di kursi parlemen.
Selain partai politik, DPR juga menjadwalkan konsultasi dengan lembaga yudikatif, yakni Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Koordinasi ini bertujuan meminimalisasi potensi gugatan hukum di masa depan terhadap pasal-pasal yang akan direvisi, mengingat UU Pemilu kerap menjadi objek sengketa di meja hijau.
Secara teknis, pembahasan intensif dijadwalkan mulai 1 November mendatang. Seluruh anggota Panja menargetkan naskah akademik dan draf RUU rampung maksimal pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Setelah itu, draf tersebut akan diajukan sebagai usulan inisiatif DPR untuk dibahas lebih lanjut di tingkat paripurna.
Target ambisius yang dipatok Komisi II adalah pengesahan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Maret 2027. Anggota Komisi II, Muhammad Khozin, menyebut rentang waktu tiga bulan di awal tahun 2027 menjadi batas maksimal penyelesaian agar aturan pemilu memiliki kepastian hukum yang cukup sebelum tahapan pemilu selanjutnya dimulai.
Keputusan mempercepat revisi ini mencerminkan dinamika politik yang menuntut kesiapan regulasi lebih dini. Pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakpastian aturan sering kali menjadi pemicu kegaduhan di tingkat akar rumput. Dengan merampungkan revisi lebih awal, DPR berharap penyelenggara pemilu memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi.
Bagi publik, revisi ini bukan sekadar urusan administratif di Senayan. Aturan pemilu yang stabil dan transparan merupakan fondasi utama bagi kesehatan demokrasi. Jika proses revisi dilakukan terburu-buru tanpa partisipasi publik yang bermakna, risiko munculnya pasal-pasal kontroversial yang merugikan pemilih akan semakin besar.
Di sisi lain, keterlibatan partai nonparlemen memberikan harapan adanya inklusivitas. Selama ini, partai-partai kecil sering merasa terpinggirkan oleh aturan ambang batas parlemen atau syarat pendaftaran yang kaku. Jika poin-poin tersebut dievaluasi secara adil, maka ekosistem politik Indonesia berpotensi lebih berwarna dan kompetitif.
Menatap masa depan, keberhasilan DPR dalam menuntaskan RUU ini akan menjadi ujian kredibilitas bagi parlemen periode ini. Masyarakat menanti apakah revisi ini benar-benar akan memperbaiki kualitas sistem pemilu atau justru hanya menjadi ajang bagi kepentingan politik jangka pendek para elite.
Langkah selanjutnya yang akan dipantau adalah transparansi dalam rapat-rapat Panja. Mengingat pembahasan awal dilakukan secara tertutup, publik berhak menuntut akses informasi mengenai draf yang sedang disusun agar tidak ada pasal "siluman" yang muncul saat pengesahan di akhir masa pembahasan nanti.