Anggota DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk meninjau kembali rencana penerapan skema tarif berlangganan Transjakarta sebesar Rp200.000 per bulan. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi memberatkan masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki pola mobilitas rutin menggunakan transportasi publik.
Taufik menjelaskan bahwa skema berlangganan mungkin efektif bagi pekerja kantoran yang setiap hari mengandalkan bus Transjakarta sebagai moda transportasi utama. Namun, bagi masyarakat dengan mobilitas rendah atau pekerja informal yang tidak setiap hari menggunakan layanan tersebut, skema ini justru dianggap kurang adil. Mereka yang tidak berlangganan akan tetap dibebankan tarif reguler sebesar Rp5.000 per perjalanan.
Lebih lanjut, ia menyoroti perlunya perhatian khusus bagi kelompok masyarakat yang tidak masuk dalam kategori penerima subsidi kartu gratis namun juga memiliki keterbatasan ekonomi. Taufik menyarankan agar DTKJ mengeksplorasi opsi lain, seperti pemberian diskon khusus atau skema tarif yang lebih fleksibel, mengingat kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang masih dalam fase pemulihan.
Selain isu tarif berlangganan, Taufik juga menyoroti usulan kenaikan tarif Transjabodetabek yang diwacanakan mencapai Rp10.000. Ia khawatir kenaikan harga yang signifikan tersebut akan memicu pergeseran perilaku masyarakat dari transportasi publik kembali menggunakan kendaraan pribadi, yang justru bertolak belakang dengan tujuan utama pemerintah dalam menekan kemacetan di ibu kota.
Dalam pandangannya, kenaikan tarif Transjabodetabek idealnya berada di angka Rp7.500 agar tetap terjangkau bagi warga di wilayah penyangga. Ia mendesak pemerintah daerah agar segera melakukan koordinasi lintas wilayah untuk membahas beban biaya operasional ini, sehingga beban tidak sepenuhnya ditanggung oleh konsumen atau pengguna jasa.
Secara keseluruhan, Taufik menekankan bahwa kebijakan transportasi publik harus mengedepankan aspek keadilan sosial. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan daya beli masyarakat agar target integrasi transportasi di Jakarta dan sekitarnya tetap dapat tercapai secara berkelanjutan.