Pemerintah Indonesia tengah bersiap mengimplementasikan kebijakan mandatori biodiesel 50 persen atau B50 sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menilai bahwa langkah ini sangat krusial dalam mengurangi ketergantungan negara terhadap impor bahan bakar fosil. Namun, ia menekankan perlunya penerapan disiplin fiskal yang ketat agar kebijakan ini tidak menjadi beban bagi keuangan negara di masa depan.
Dalam perspektif makroekonomi, program B50 diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan melalui penghematan devisa. Pemerintah memperkirakan potensi penghematan impor energi pada tahun 2026 dapat mencapai angka Rp157,28 triliun, sebuah lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan dengan skenario penggunaan B40 yang sebelumnya diestimasi berada di kisaran Rp139,8 triliun.
Kendati angka tersebut terlihat menjanjikan, Rizal mengingatkan bahwa penghematan devisa tidak serta merta mencerminkan penghematan langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat biaya operasional yang harus diperhitungkan, seperti insentif biodiesel, alokasi dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), serta potensi kompensasi energi yang muncul akibat selisih harga antara minyak kelapa sawit (CPO) dan solar fosil.
Kunci keberhasilan fiskal dari program B50 sangat bergantung pada disparitas harga antara CPO dan gasoil di pasar global. Jika harga minyak dunia berada pada posisi tinggi sementara harga CPO tetap stabil, maka program ini akan sangat ekonomis karena mampu menekan subsidi BBM secara efektif. Sebaliknya, jika harga minyak dunia turun dan harga CPO tetap mahal, maka beban insentif akan meningkat secara signifikan.
Risiko fiskal juga muncul jika pendanaan yang dikelola oleh BPDPKS tidak mencukupi, atau jika terjadi penurunan pada penerimaan pungutan ekspor sawit. Kondisi ini berpotensi menciptakan beban kuasi-fiskal yang pada akhirnya memberikan tekanan tidak langsung terhadap APBN. Oleh karena itu, Rizal menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada target penghematan devisa di atas kertas, namun juga memperhatikan keberlanjutan biaya fiskal di lapangan.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah didorong untuk menerapkan kebijakan berbasis harga acuan yang realistis serta melakukan evaluasi berkala secara transparan. Disiplin fiskal menjadi syarat mutlak agar program B50 dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara, sekaligus tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemandirian energi yang lebih baik.