Kelompok mantan pejabat keamanan Israel yang mencakup jenderal-jenderal pensiun dan mantan menteri melakukan kunjungan langsung ke komunitas Palestina di Tepi Barat untuk menyaksikan dampak eskalasi kekerasan. Temuan mereka mengonfirmasi pola serangan sistematis terhadap petani, penggembala, serta penghancuran rumah dan fasilitas warga sipil.
Brigadir Jenderal (Purn) Ephraim Sneh, mantan Menteri Kesehatan Israel, tidak menggunakkan bahasa diplomatik saat menilai situasi di lapangan. "Ini adalah pembersihan etnis, sederhananya," tegas Sneh kepada The New York Times yang mengawasi kunjungan tersebut. Pernyataan tajam itu datang dari pejabat yang pernah memimpin operasi militer Israel, bukan dari pengamat luar negeri.
Kekhawatiran serupa diungkapkan Mayor Jenderal (Purn) Eyal Ben Reuven, mantan Komandan Pasukan Darat. Ia menilai kekerasan pemukim mewakili ancaman eksistensial bagi Israel yang melebihi bahaya dari Iran, Gaza, atau Lebanon. "Apa yang dilakukan para pemukim di sini adalah ancaman nyata bagi Israel," kata Ben Reuven. "Ini lebih mengkhawatirkan bagiku daripada Iran, Gaza, atau Lebanon."
Di Desa Burin, petani Palestina bernama Bashar Eid menceritakan bagaimana serangan berulang menyebabkan cacat permanen dan mencegahnya menggarap lahan miliknya. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ingin mengambil rumahku," ujar Eid dengan nada putus asa. Kisah serupa terulang di Lembah Yordania, di mana komunitas Badui Hamamat Al Maleh terpaksa mengungsi massa setelah serangkaian serangan malam hari, penggerebekan, dan pencurian sejak Maret.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikutip The New York Times memperkuat kesaksian lapangan. Sejak Oktober 2023, kekerasan di Tepi Barat melonjak drastis. Lebih dari 3.200 warga Palestina terpaksa mengungsi — angka dua kali lipat tahun sebelumnya. Rata-rata korban luka meningkat dari satu orang per tiga hari pada 2020 menjadi lebih dari tiga orang per hari pada 2026.
Respons dari etablisment keamanan Israel sendiri semakin keras. Lebih dari 200 tokoh senior — termasuk dua mantan Perdana Menteri, lebih dari 30 jenderal angkatan darat dan udara pensiun, serta mantan kepala intelijen dalam dan luar negeri — menandatangani petisi Juni lalu. Mereka menuntut penghentian segera apa yang disebut "terorisme Yahudi" dan "pembersihan etnis" di wilayah yang diduduki.
Petisi itu menuding kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu sebagai pemicu. Para penandatangan menuduh Jakarta menyediakan infrastruktur, dana publik, dan perlindungan hukum bagi pos pemukiman serta pertanian ilegal. Lebih parah, tentara Israel diduga diam atau turut serta saat serangan terjadi. "Begitu suatu masyarakat berperilaku seperti ini, masyarakat itu akan hancur," peringatan Asaf Agmon, Jenderal Angkatan Udara pensiun, yang membandingkan dinamika sosial ini dengan penderitaan Yahudi di era Nazi — meski menegaskan skala kekerasan tak disamakan.
Moshe Ya'alon, mantan Menteri Pertahanan, menargetkan ideologi yang mendasari kekerasan. "Apa itu supremasi Yahudi? Delapan puluh tahun setelah Holocaust, 'Mein Kampf' versi terbalik. Ras unggulnya adalah kita," ucapnya dengan nada menusuk. Kata-kata Ya'alon mencerminkan ketakutan mendalam di kalangan elite keamanan Israel tentang erosi moralitas negara.
Konteks Indonesia: meski geografis terpisah, eskalasi di Tepi Barat relevan bagi kebijakan luar negeri Jakarta yang konsisten mendukung solusi dua negara. Peningkatan ketidakstabilan di wilayah itu memperkuat narasi radikalisme yang bisa mempengaruhi dinamika keamanan regional, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dan anggota non-aktif DK PBB 2019-2020 memiliki keharusan diplomatik untuk mendorong penegakan hukum humaniter.
Analis keamanan menilai pengakuan dari dalam etablisment militer Israel ini berpotensi mengubah narasi global. Selama ini kritik utamanya datang dari NGO atau negara Muslim. Kini, suara dari jenderal-jenderal yang pernah memerintah pasukan Israel memberikan legitimasi moral yang sulit dibantah oleh pemerintah Netanyahu maupun pendukungnya di Barat.
Langkah selanjutnya ditunggu: apakah Mahkamah Pidana Internasional akan mengikuti jejak bukti ini untuk penyidikan formal? Di sisi lain, tekanan internal dari veteran perang Israel mungkin memaksa Koalisi Netanyahu menghadapi dilemma: menahan pemukim ekstrem berisiko runtuhnya koalisi, membiarkannya berarti mengorbankan citra moral dan keamanan jangka panjang Israel sendiri.