Para pemimpin dunia berkumpul di Antalya, Turkiye, dalam gelaran KTT iklim PBB atau COP31 pada 9 hingga 20 November 2026. Pertemuan ini berlangsung di tengah kondisi krisis iklim yang semakin memburuk, di mana emisi gas rumah kaca global sepanjang 2025 tercatat mencapai 54,1 miliar ton. Angka ini menunjukkan kenaikan 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melonjak drastis sebesar 68,5 persen sejak 1990.
Data dari Pusat Penelitian Gabungan Komisi Eropa (JRC) dan Badan Energi Internasional (IEA) menegaskan bahwa karbon dioksida (CO2) tetap menjadi penyumbang terbesar pemanasan global dengan kontribusi 73,8 persen. Gas ini utamanya dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Sementara itu, metana dan dinitrogen oksida melengkapi daftar kontributor utama yang memerangkap panas di atmosfer.
Kenaikan emisi ini berdampak langsung pada stabilitas iklim bumi. Tahun 2025 menjadi saksi rekor suhu tertinggi pada air laut, yang memicu berbagai bencana hidrometeorologi ekstrem sepanjang 2026. Dari gelombang panas mematikan di Eropa yang merenggut lebih dari 30.000 nyawa, hingga bencana keruntuhan gletser di Himalaya yang menewaskan ribuan orang di Nepal, dunia kini menghadapi realitas perubahan iklim yang jauh lebih brutal dibandingkan dekade sebelumnya.
Sektor ketenagalistrikan menjadi kontributor emisi terbesar di dunia, menyumbang hampir 30 persen dari total emisi global. Ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil di negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat, seperti Tiongkok dan India, menjadi motor utama peningkatan angka ini. Industri manufaktur dan pertambangan menyusul di posisi kedua dengan 21 persen, diikuti sektor transportasi yang menyumbang 16 persen dari total emisi tahunan.
Secara geografis, Tiongkok memegang posisi sebagai emiter terbesar dengan kontribusi 29,5 persen, disusul Amerika Serikat sebesar 11,1 persen, dan India 8,3 persen. Meskipun Tiongkok memimpin secara volume tahunan, sejarah mencatat bahwa Amerika Serikat secara akumulatif masih memegang tanggung jawab terbesar atas emisi CO2 sejak revolusi industri pada abad ke-18. Ketimpangan ini sering kali menjadi titik perdebatan sengit dalam negosiasi iklim global.
Bagi Indonesia, data ini memberikan peringatan keras. Dengan kontribusi emisi sebesar 2,5 persen, Indonesia berada di jajaran emiter signifikan secara global. Transisi energi bukan lagi sekadar wacana kebijakan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menekan ketergantungan pada batu bara. Sektor energi di Indonesia memang sedang berupaya melakukan dekarbonisasi, namun tantangan logistik dan pendanaan tetap menjadi hambatan utama dalam mempercepat transisi menuju energi terbarukan.
Kehadiran sektor transportasi sebagai penyumbang emisi terbesar ketiga di dunia juga menjadi cermin bagi Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan perbaikan sistem transportasi publik menjadi kunci untuk menurunkan jejak karbon nasional. Kebijakan pemerintah dalam mendorong elektrifikasi kendaraan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil secara bertahap.
Indonesia memiliki tantangan unik karena selain sektor energi, sektor penggunaan lahan dan kehutanan juga memainkan peran krusial. Upaya konservasi hutan dan pemulihan lahan gambut menjadi instrumen vital dalam menyerap emisi CO2 yang sudah terlanjur dilepaskan. Tanpa langkah-langkah mitigasi yang agresif, risiko bencana alam ekstrem akibat perubahan iklim di kepulauan ini akan terus meningkat, mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir.
Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa tanpa perubahan sistemik, emisi global akan terus melambung setiap kali ekonomi dunia pulih dari krisis. Sejarah menunjukkan bahwa emisi sempat turun saat krisis keuangan 2008 dan pandemi 2020, namun selalu kembali melonjak setelahnya. Pola 'rebound' ini membuktikan bahwa penurunan emisi saat ini masih bersifat sementara dan belum mencerminkan perubahan struktural yang permanen.
Langkah selanjutnya bagi komunitas global adalah komitmen yang lebih konkret pada COP31. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menjanjikan pemotongan emisi sebesar 7 hingga 10 persen dari puncaknya pada 2035, sebuah langkah awal yang dinanti dunia. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi kebijakan tersebut di lapangan, di mana pertumbuhan ekonomi sering kali masih diprioritaskan di atas keberlanjutan lingkungan.
Transisi menuju net-zero emission pada 2050 memerlukan kolaborasi lintas negara dalam transfer teknologi hijau. Tanpa dukungan pendanaan dari negara maju, negara berkembang seperti Indonesia akan kesulitan melakukan transisi energi yang adil tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi domestik. KTT di Antalya ini menjadi ajang pembuktian apakah janji-janji diplomatik dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang mampu membalikkan tren pemanasan global.