Dua kandidat calon Wakil Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) untuk sisa masa jabatan 2025-2030 telah resmi menyerahkan berkas pendaftaran ke Panitia Pemilihan (PANLIH) DPRD Sulbar. Fatmawati Salim, yang mewakili Partai NasDem, dan Syamsul Samad dari Partai Demokrat menjadi dua sosok yang kini bersiap menempati posisi pendamping Gubernur Suhardi Duka. Langkah ini menandai dimulainya proses suksesi kepemimpinan di tingkat provinsi yang krusial bagi stabilitas pemerintahan daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Wakil Ketua DPRD Sulbar sekaligus Wakil Ketua PANLIH, St. Suraidah Suhardi, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima seluruh dokumen persyaratan dari kedua bakal calon tersebut pada Sabtu (7/11). Suraidah menegaskan bahwa DPRD memberikan waktu selama dua hari bagi tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi para kandidat. Proses ini dilakukan sebagai bentuk komitmen legislatif dalam memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemilihan Wakil Gubernur Sulbar ini menjadi agenda krusial untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan. Proses ini mengikuti usulan resmi dari Gubernur Suhardi Duka yang telah menyerahkan nama-nama kandidat kepada pimpinan DPRD sebelumnya. Kehadiran dua calon dari partai politik besar yakni NasDem dan Demokrat mencerminkan dinamika koalisi dan persaingan politik yang cukup ketat di wilayah Sulawesi Barat.
Dalam rangka mematangkan proses pemilihan, pimpinan DPRD telah menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Munandar Wijaya, Wakil Ketua DPRD Sulbar, menyatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyusun agenda pemilihan serta mempertegas fungsi Panlih. Pihaknya memastikan bahwa seluruh petunjuk teknis (juknis) dan tata tertib pemilihan telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari.
Salah satu catatan penting dalam proses ini adalah aturan mengenai anggota dewan yang mencalonkan diri. Munandar menjelaskan bahwa bagi kandidat yang saat ini masih menjabat sebagai anggota legislatif, mereka diwajibkan untuk mengundurkan diri dari statusnya setelah penetapan resmi calon. Hal ini merupakan konsekuensi logis untuk menjaga netralitas dan memenuhi syarat administratif pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi.
Secara teknis, pemilihan akan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara langsung oleh anggota DPRD Sulbar. Sebanyak 44 anggota dewan akan menjadi penentu siapa yang akan menduduki posisi orang nomor dua di Sulbar tersebut. DPRD telah menyiapkan surat suara khusus yang memuat foto dan nama pasangan calon untuk menjamin transparansi dalam proses pemungutan suara di ruang rapat paripurna.
Dari perspektif analisis politik, pemilihan wagub melalui mekanisme DPRD sering kali menjadi ajang pengujian soliditas koalisi partai di tingkat lokal. Dominasi kekuatan politik yang ada di DPRD akan sangat menentukan arah kemenangan. Bagi masyarakat Sulawesi Barat, sosok wakil gubernur yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjadi mitra strategis gubernur dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.
Situasi di Sulbar ini menjadi potret menarik bagaimana mekanisme pengisian jabatan wakil kepala daerah di Indonesia pasca-pilkada dapat diselesaikan melalui jalur legislatif. Meskipun prosesnya dilakukan secara internal oleh dewan, keterlibatan partai politik dalam mengusung kader terbaiknya menunjukkan pentingnya posisi wakil gubernur sebagai penyeimbang dan eksekutor kebijakan publik.
Target penyelesaian proses pemilihan ini dipatok maksimal 30 hari sejak dimulainya tahapan. Namun, Munandar optimistis bahwa seluruh rangkaian agenda dapat rampung lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Kecepatan ini dianggap perlu agar pemerintahan di Sulawesi Barat dapat segera berjalan dengan formasi lengkap dan fokus pada program kerja yang telah direncanakan hingga akhir masa jabatan 2030.
Ke depannya, publik akan menanti bagaimana kedua kandidat, Fatmawati dan Syamsul, memaparkan visi dan misi mereka di hadapan anggota dewan. Debat dan penyampaian program kerja akan menjadi penentu akhir sebelum suara diberikan. Transparansi dalam setiap tahapan ini menjadi kunci utama agar hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat di mata publik Sulawesi Barat.
Pada akhirnya, pemilihan ini bukan sekadar pergantian kursi jabatan, melainkan langkah krusial untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah. Dengan selesainya proses verifikasi administrasi dalam waktu dekat, tahapan paripurna akan menjadi panggung penentuan bagi nasib kepemimpinan di Sulbar. Masyarakat diharapkan terus mengawal proses ini agar terpilih sosok yang mampu menjawab kebutuhan daerah dengan integritas tinggi.