FIFA membuka investigasi terhadap dua pemain Argentina yang mengibarkan spanduk bertuliskan "Las Malvinas son Argentinas" setelah mengalahkan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026, Rabu lalu di Atlanta, Amerika Serikat. Tindakan tersebut melanggar kode tata tertib stadion federasi sepak bola dunia karena memuat pesan bernuansa politik.
Bek Lisandro Martinez dan pemain cadangan Giovani Lo Celso terlihat memegang spanduk tersebut sambil tersenyum dan melambai ke arah penonton usai kemenangan dramatis Argentina atas Inggris. Perayaan itu langsung memicu kemarahan di Britania Raya, di mana pejabat pemerintah menuntut FIFA mengusut insiden tersebut sebagai pelanggaran serius.
FIFA menyatakan bahwa komite disiplin independen mereka sedang menelaah laporan pertandingan dan mempertimbangkan langkah lanjutan berdasarkan kode disiplin organisasi. Jurubicara FIFA menegaskan proses tersebut merupakan prosedur standar. Aturan stadion FIFA melarang segala pesan yang tidak pantas untuk ajang olahraga, termasuk yang bernada politik, ideologi, agama, maupun menyerang pihak lain.
Sengketa atas Kepulauan Falkland atau Malvinas sudah berakar sejak abad ke-19 ketika Britania Raya menduduki wilayah di Samudra Atlantik Selatan itu. Argentina mengklaim kepulauan tersebut sebagai bagian dari teritorinya. Ketegangan memuncak pada 1982 ketika Argentina menyerbu wilayah tersebut, namun Inggris merebutnya kembali melalui perang singkat di bawah Perdana Menteri Margaret Thatcher.
Konflik bersenjata itu menewaskan 649 warga Argentina dan 255 warga Britania. Hingga kini, status politik kepulauan tersebut tetap menjadi sumber gesekan diplomatik antara kedua negara. Aksi pemain Argentina di lapangan hijau kembali membuka luka sejarah yang belum sembuh.
Bagi pembaca Indonesia, peristiwa ini mencerminkan betapa tipisnya batas antara olahraga dan politik ketika isu kedaulatan wilayah tersangkut. Indonesia sendiri memiliki pengalaman serupa terkait sengketa Laut Cina Selatan dan pulau-pulau terluar, meski federasi olahraga domestik cenderung ketat melarang atribut politik di kompetisi resmi. Kasus ini mengingatkan bahwa FIFA memiliki yurisdiksi disiplin yang bisa berdampak pada federasi nasional, bukan sekadar individu pemain.
Dampak langsung bagi Argentina berupa ancaman denda antara 5.000 hingga 20.000 dolar AS untuk pelanggaran pesan politik. Namun, rekam jejak menunjukkan hukuman serupa pernah jauh lebih besar. Pada 2014, federasi sepak bola Argentina didenda 30.000 franc Swiss setelah pemain menunjukkan slogan sama dalam laga pemanasan Piala Dunia di Buenos Aires.
Presiden Argentina Javier Milei menilai aksi pemainnya sah karena mencerminkan sentimen nasional. "Apa yang dilakukan pemain bisa dimaklumi, mereka terbawa emosi dan itu mungkin berujung pada denda," ujar Milei di stasiun radio lokal. Wakil Presiden Victoria Villarruel justru memperkeruh suasana sebelum laga dengan menyebut Inggris sebagai "bajak laut perampok".
Menteri Bisnis Britania Peter Kyle mendesak FIFA menyelidiki "pelanggaran mencolok" tersebut. "Politik harus terpisah dari sepak bola. Salah satu prinsip utama Piala Dunia adalah memisahkan keduanya," kata Kyle kepada BBC. Downing Street menegaskan pulau tersebut milik warganya dan komitmen London tidak akan goyah.
Kementerian Luar Negeri Argentina juga menambah ketegangan dengan protes diplomatik atas kapal perang HMS Medway yang mereka sebut melintasi perairan teritorial secara ilegal. Menteri Pablo Quirno menyampaikan nota protes ke kedutaan Britania di Buenos Aires pada Senin pekan ini.
FIFA di bawah kepemimpinan saat ini konsisten menindak simbol politik di lapangan. Pada 2022, federasi Serbia didenda 20.000 franc Swiss gara-gara memajang spanduk tentang Kosovo di ruang ganti. Pemain Korea Selatan pernah dilarang bermain dua laga kualifikasi karena membawa spanduk klaim wilayah Dokdo saat Olimpiade London 2012.
Argentina akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia Minggu nanti di Stadion New York New Jersey. Hasil investigasi FIFA diperkirakan keluar usai turnamen, namun bayang-bayang sanksi finansial sudah pasti mengiringi langkah juara bertahan tersebut. Tren penyisipan narasi kedaulatan dalam ajang olahraga global tampak meningkat dan akan terus menantang netralitas federasi internasional.
Perspektif Indonesia menunjukkan bahwa isu serupa kerap muncul dalam pertandingan persahabatan melawan negara dengan sengketa wilayah, namun PSSI selalu mengarahkan suporter menjauhi atribut non-olahraga guna menghindari sanksi AFC maupun FIFA. Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa denda federasi bisa berimbas pada pemotongan anggaran pembinaan usia muda di negara bersangkutan.