Presiden Israel Isaac Herzog secara resmi memberikan mandat kepada Gadi Eisenkot pada Minggu (8/11) untuk membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini menempatkan mantan kepala staf militer tersebut sebagai figur sentral yang berpotensi mengakhiri era panjang kepemimpinan Benjamin Netanyahu di tengah situasi darurat nasional yang sedang melanda Israel.
Dalam pidato politiknya, Eisenkot menegaskan urgensi pembentukan pemerintahan darurat nasional. Ia menyebut langkah-langkah kreatif dan tidak konvensional menjadi kunci untuk keluar dari kebuntuan politik saat ini. Namun, tantangan besar menanti di depan mata. Koalisi yang dipimpin Eisenkot hanya mampu mengamankan 48 kursi di Knesset, jauh di bawah ambang batas mayoritas sebanyak 61 kursi yang dibutuhkan untuk mengesahkan pemerintahan baru.
Latar belakang Eisenkot sebagai mantan petinggi militer memberikan warna tersendiri dalam peta politik Israel. Lahir dari keluarga imigran Maroko dan besar di Tiberias serta Eilat, ia menghabiskan hampir seluruh karier profesionalnya di Brigade Golani sejak 1978. Puncaknya, ia menjabat sebagai kepala staf militer pada periode 2015 hingga 2019, masa di mana ia bekerja langsung di bawah kendali Netanyahu.
Hubungan keduanya berubah drastis setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Meskipun sempat bergabung dengan kabinet perang Netanyahu, Eisenkot memutuskan untuk hengkang pada Juni 2024. Keputusan ini didasari oleh ketidakpuasan mendalam terhadap ketidakjelasan strategi pascaperang yang diterapkan pemerintah. Tragedi pribadi pun menyelimuti perjalanan politiknya, setelah putra bungsunya, Gal, dan dua keponakannya gugur dalam pertempuran di Gaza pada akhir 2023.
Kematian sang anak menjadi bahan bakar emosional dalam kampanye politiknya. Eisenkot bersumpah di depan publik bahwa pengorbanan nyawa putranya dan para prajurit lainnya tidak boleh sia-sia. Janji kampanye yang ia tawarkan pun cukup kontras dengan kebijakan Netanyahu, terutama terkait kewajiban militer bagi seluruh warga Israel, termasuk kelompok Yahudi ortodoks yang selama ini mendapat pengecualian.
Secara ideologis, Eisenkot bukanlah sosok pasifis. Ia dikenal sebagai arsitek 'Doktrin Dahiya' yang diterapkan pada perang tahun 2006 melawan Hizbullah di Lebanon. Doktrin ini menitikberatkan pada penggunaan kekuatan militer masif terhadap wilayah lawan. Penerapan strategi serupa di Gaza telah menyebabkan kehancuran masif, yang menunjukkan bahwa meski ia berseberangan dengan Netanyahu, visi militernya tetap berakar pada pendekatan kekerasan yang sistematis.
Bagi publik Indonesia, dinamika politik Israel ini menjadi cerminan betapa instabilitas di Timur Tengah sangat bergantung pada figur-figur militer yang beralih menjadi politisi. Pengaruh kepemimpinan Israel secara langsung berdampak pada kebijakan luar negeri Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Perubahan pucuk pimpinan di Tel Aviv mungkin mengubah gaya komunikasi politik, namun pola agresivitas militer yang dianut Eisenkot mengisyaratkan tidak adanya perubahan mendasar terkait isu kedaulatan Palestina.
Analisis kebijakan menunjukkan bahwa pergeseran dari Netanyahu ke Eisenkot lebih bersifat domestik daripada geopolitik. Isu seperti hak LGBTQ dan penertiban pemukim ekstremis di Tepi Barat menjadi poin pembeda yang ditawarkan Eisenkot. Namun, penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina menegaskan bahwa ia tetap berada dalam spektrum garis keras Israel yang sama dengan pendahulunya.
Di sisi lain, posisi Eisenkot yang terjepit di antara blok Netanyahu dengan 53 kursi dan partai Arab dengan 19 kursi membuat negosiasi koalisi menjadi sangat alot. Tanpa kompromi politik yang radikal, peluang Eisenkot untuk menduduki kursi perdana menteri tetap berada dalam ketidakpastian yang tinggi.
Sebagai seorang jenderal, Eisenkot terbiasa dengan komando dan disiplin, namun politik Knesset menuntut seni bernegosiasi yang berbeda. Publik kini menanti langkah kreatif apa yang akan diambil oleh mantan petinggi militer ini untuk memecah kebuntuan parlemen. Apakah ia akan mampu menarik partai-partai lain untuk bergabung, atau justru langkah ini hanya akan menjadi babak baru dalam krisis politik berkepanjangan di Israel?