Presiden Israel Isaac Herzog resmi memberikan mandat kepada mantan panglima militer Gadi Eisenkot untuk membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini diambil menyusul kegagalan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dalam mempertahankan mayoritas kursi di parlemen Knesset setelah pemilihan umum Oktober lalu. Eisenkot kini memiliki waktu 28 hari untuk merangkul partai-partai politik yang terpecah guna mengakhiri kebuntuan politik yang berkepanjangan.
Langkah ini menandai tantangan besar bagi Eisenkot, mengingat peta politik Israel saat ini sangat terfragmentasi. Koalisi yang dipimpin Netanyahu kini hanya menguasai 53 kursi, jauh dari ambang batas mayoritas 61 kursi di parlemen yang beranggotakan 120 orang. Sementara itu, blok oposisi pimpinan Eisenkot baru mengantongi 48 kursi, sehingga memerlukan dukungan tambahan untuk mencapai kursi mayoritas yang krusial.
Krisis politik ini berakar pada perbedaan ideologi yang tajam di antara partai-partai oposisi mengenai isu keamanan nasional, peran agama dalam negara, hingga kebijakan pendudukan wilayah Palestina. Di satu sisi, Eisenkot memimpin partai Yashar, namun ia harus berhadapan dengan ego politik dari tokoh seperti Yair Golan dari Partai Demokrat serta Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu yang memiliki agenda politik berbeda.
Kehadiran partai-partai Arab di parlemen menjadi variabel penentu yang sangat menarik sekaligus rumit. Meski partai-partai Arab seperti Ra'am dan Joint List telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot, sang calon perdana menteri tersebut secara terbuka menolak memasukkan mereka ke dalam kabinet. Posisi ini menciptakan dilema karena tanpa dukungan eksternal dari partai-partai tersebut, Eisenkot akan kesulitan mengamankan suara mayoritas untuk meloloskan kebijakan di parlemen.
Situasi ini mengingatkan pada dinamika politik koalisi di Indonesia, di mana pembentukan kabinet sering kali melibatkan negosiasi alot antara berbagai partai dengan kepentingan ideologis yang beragam. Bedanya, di Israel, penolakan formal terhadap kelompok minoritas tertentu dalam pemerintahan tetap menjadi hambatan utama yang membuat stabilitas politik sangat rentan terhadap guncangan.
Netanyahu sendiri sedang berada di posisi yang sangat terjepit. Keputusan partai ultra-Ortodoks, United Torah Judaism, untuk tidak memberikan dukungan kepada pihak mana pun dalam konsultasi awal dengan presiden menjadi pukulan telak bagi upaya Netanyahu untuk kembali berkuasa. Namun, peta politik Israel sangat dinamis; partai-partai ultra-Ortodoks bisa saja kembali merapat ke Netanyahu jika tuntutan mereka, terutama terkait pengecualian wajib militer bagi santri, dipenuhi.
Analisis politik menunjukkan bahwa skenario pemerintahan minoritas menjadi opsi paling realistis namun berisiko tinggi bagi Eisenkot. Dalam model ini, pemerintah tetap berjalan dengan dukungan pihak luar tanpa memberikan kursi menteri kepada partai pendukung. Jika gagal, opsi terakhir adalah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang melibatkan rival utamanya, Likud, meski hal ini akan mengkhianati janji kampanye Eisenkot untuk menggulingkan Netanyahu.
Bagi masyarakat Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Kebijakan luar negeri Indonesia yang secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina akan sangat bergantung pada siapa yang memegang kendali di Tel Aviv. Perubahan kepemimpinan di Israel, terutama jika bergeser ke arah yang lebih moderat atau justru lebih konservatif, akan mengubah arah dinamika konflik di Timur Tengah secara drastis.
Eisenkot sendiri dalam pernyataannya di platform X menegaskan urgensi pembentukan pemerintahan darurat nasional. Ia berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk membuktikan bahwa dirinya layak memimpin negara dalam masa transisi yang sulit ini. Namun, retorika ini tidak serta-merta meredam ketegangan di antara mitra koalisinya yang masih berselisih paham mengenai masa depan wilayah pendudukan.
Sementara itu, isu wajib militer bagi warga ultra-Ortodoks tetap menjadi duri dalam daging bagi setiap blok politik. Lieberman, yang sebelumnya bersikap keras, mulai memberi sinyal keterbukaan untuk kompromi. Fleksibilitas ini mungkin menjadi kunci bagi Eisenkot untuk menarik partai-partai agama ke dalam koalisinya, sekaligus mencapai angka 61 kursi yang ia butuhkan.
Jika dalam 28 hari Eisenkot gagal, ia memiliki hak untuk meminta perpanjangan waktu selama 14 hari. Kegagalan beruntun akan membawa Israel kembali ke pusaran ketidakpastian politik atau bahkan pemilu lanjutan yang akan semakin menguras energi nasional. Tren ini menunjukkan bahwa sistem parlementer Israel sedang berada dalam titik jenuh di mana polarisasi ideologis menghambat fungsi dasar pemerintahan.
Pada akhirnya, kemampuan Eisenkot untuk meredam ego sekutu dan mencari titik temu dengan kelompok yang ia tolak akan menentukan apakah ia mampu mencatatkan sejarah sebagai sosok yang mengakhiri era panjang Netanyahu. Dunia internasional akan terus memantau apakah perubahan kepemimpinan ini akan membawa angin segar bagi perdamaian atau justru memperpanjang kebuntuan yang sama.